Balas Luka Hati Rakyat, Didik J Rachbini Desak DPR Turunkan BLT

RM.id  Rakyat Merdeka - Pendiri dan Ekonom INDEF Didik J. Rachbini mengkritik anggota DPR dan keluarganya, yang mendapatkan keistimewaan rapid test alias tes cepat virus Corona (Covid-19).

Menurut Didik, dalam keadaan rakyat panik dan kesusahan yang luar biasa, pimpinan dan anggota DPR dan keluarganya mempertontonkan standar etika dan moral yang sangat rendah dan sangat tidak pantas.

Keistimewaan tersebut dipertontonkan sedemikian rupa di depan publik tanpa melihat keadaan dengan mata hati yang jernih.

"Apa gerangan yang terjadi pada pimpinan dan anggota dewan sehingga tega melukai perasaan rakyat, yang sedang mengalami kesusahan berat pada saat ini?" kritik Didik dalam siaran pers yang diterima RMco.id, Selasa (24/3).

Meski menurut Didik fasilitas rapid test itu harganya tidak seberapa, namun pelajaran moralnya yang mahal.

"Semestinya, diam. Tidak memberikan tontonan yang menyakiti hati rakyat, jika tidak bisa berbuat untuk rakyat," sindirnya.

Baca juga : Poldata: Erick, Menteri yang Jawab Harapan Rakyat di Kabinet Indonesia Maju

Didik pun menilai, DPR telah melakukan komunikasi yang buruk ke publik. Soalnya, kesusahan rakyat dan dampak ekonomi yang luar biasa berat, sama sekali tidak dipertimbangkan dalam mengkomunikasikan fasilitas tes Corona yang istimewa untuk anggota DPR dan keluarganya.

"Dengan ringan hati, menyiarkan fasilitas istimewa para pimpinan dan anggota DPR yang terhormat. Ini sungguh merupakan pelanggaran etika politik, yang sangat tidak terhormat bagi pimpinan dan anggota DPR," sesal Didik.

Materi komunikasi itu dianggap buruk untuk DPR karena melukai rakyat. Pola komunikasi saat ini, membuat wibawa DPR jatuh dengan dampak ketidakpercayaan publik yang meluas.

Jika diteruskan, penyelesaian masalah Corona bisa terhambat oleh komunikasi yang buruk ini.

"Pimpinan DPR yang diam membisu selama ini harus mengambil alih komunikasi dengan publik," sarannya.

Kenaifan dalam berkomunikasi ini sudah terjadi berkali-kali dan bertahun-tahun. Dia pun berpendapat, Humas DPR perlu dibubarkan.

Baca juga : Kelar Garap Bupatinya, KPK Periksa Sekwan DPRD Tulungagung

"Diganti profesional yang dibayar, bukan pegawai yang tidak bermutu," tegas Didik.

Didik mengingatkan, wakil rakyat harus mendahulukan rakyat. Dia pun meminta program rapid test itu harus dibatalkan.

"Para anggota yang masih memiliki hati, sebaiknya tidak ikut program tersebut," imbau Didik.

Dalam situasi seperti ini, pimpinan DPR harusnya datang ke konstituennya untuk membangun kebersamaan, tindakan kolektif, dan gotong royong. Keadaan kritis seperti ini hanya bisa diselesaikan dengan tindakan kolektif bersama.

Tindakan kolektif tersebut bisa berhasil jika ada faktor kepercayaan dan kepemimpinan.

"Dua faktor inilah yang dihancurkan oleh DPR sekarang ini dengan tontonan yang tidak patut tersebut," tegas Didik.

Baca juga : Lampaui Target, Konsumsi Perusak Ozon Turun 40%

Untuk membalas luka hati rakyat, DPR seharusnya bekerja keras mengalokasikan anggaran untuk rakyat. Ketika terjadi penurunan ketahanan ekonomi golongan bawah, Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus diturunkan dengan kewenangan anggaran DPR bersama pemerintah.

Ribuan item dapat dengan mudah dialihkan di dalam anggaran, jika kepentingan pribadi dan kelompok dihilangkan karena DPR mempunyai kewenangan yang kuat.

"Tetapi, tidak terdengar suara pimpinan DPR, inisiatif itu nihil selama ini. Bahkan, membuat blunder tontonan keistimewaan fasilitas, yang menyakiti hati rakyat," tandasnya. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.