BNPP Petakan Tantangan Dan Potensi Tou Lumbis Lewat Pengukuran IPKP

RM.id  Rakyat Merdeka - Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP) mempercepat pelaksanaan Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) Tou Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Rabu (6/5/2026).

Langkah ini dilakukan untuk memetakan kondisi riil kawasan perbatasan sekaligus menyusun rekomendasi pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Edfrie R. Maith mengatakan pengukuran IPKP menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi persoalan masyarakat perbatasan serta menyinkronkan program kementerian dan lembaga dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan.

“Pengukuran IPKP ini tidak hanya menjadi instrumen evaluasi, tetapi juga langkah strategis untuk memastikan pembangunan kawasan perbatasan berjalan tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Edfrie, Kamis (7/5/2026).

Dia menjelaskan, kawasan Tou Lumbis memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, mulai dari rumput laut, kelapa sawit, batuan mulia jenis blue safir, hingga ubi kayu. Namun, potensi tersebut dinilai belum memberikan nilai tambah optimal karena mayoritas hasil produksi masyarakat masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.

Baca juga : BI Siapkan 7 Jurus Jaga Rupiah, Perry Optimis Nilai Tukar Kembali Menguat

Menurutnya, pengembangan hilirisasi menjadi solusi penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat perbatasan. BNPP RI mendorong pengolahan komoditas lokal menjadi produk turunan bernilai tambah, seperti olahan rumput laut maupun tepung tapioka berbahan dasar ubi kayu.

“Kawasan Tou Lumbis memiliki peluang ekonomi yang besar. Karena itu, perlu didorong pengembangan industri berbasis potensi lokal melalui peningkatan kualitas produksi, pelatihan masyarakat, hingga penguatan keberlanjutan bahan baku agar mampu menarik investasi dan membuka peluang ekspor,” katanya.

Selain sektor ekonomi, BNPP juga menyoroti tingginya ketergantungan masyarakat terhadap produk kebutuhan pokok dari Sabah, Malaysia. Kondisi tersebut diperparah dengan masih adanya peredaran barang ilegal yang dinilai berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan.

Edfrie menilai, penguatan regulasi dan tata kelola ekspor-impor menjadi langkah penting agar arus barang di wilayah perbatasan lebih terkendali dan memberikan keberpihakan terhadap produk lokal.

Di sektor keamanan, BNPP mencatat masih maraknya aktivitas lintas batas ilegal, termasuk keberadaan pekerja migran nonprosedural yang memanfaatkan jalur tidak resmi atau “jalan tikus”.

Baca juga : 1,9 Juta Lapangan Kerja Baru Tercipta, Pengangguran Turun

Keterbatasan sarana pengawasan, seperti belum tersedianya kapal patroli dan fasilitas keimigrasian yang memadai, juga menjadi tantangan dalam pengendalian wilayah perbatasan.

“Penguatan peran TNI, Polri, dan Imigrasi harus dibarengi dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar pengawasan kawasan perbatasan dapat berjalan optimal,” tegasnya.

BNPP turut menyoroti keterbatasan layanan dasar di wilayah Tou Lumbis, mulai dari akses kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur pendukung seperti jalan dan dermaga. Kondisi tersebut dinilai masih menghambat mobilitas masyarakat dan pengembangan potensi wisata kawasan.

Selain itu, Tou Lumbis juga termasuk daerah rawan banjir dan longsor sehingga membutuhkan perhatian khusus, termasuk rencana relokasi bagi kawasan dengan tingkat risiko tinggi.

Sebagai tindak lanjut atas temuan di lapangan, BNPP RI telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya pelatihan dan sertifikasi pengolahan rumput laut, pengembangan industri berbasis potensi lokal melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), penyediaan tenaga kesehatan di kawasan PLBN, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui kerja sama pendidikan dan kuota khusus bagi putra-putri daerah.

Baca juga : Pacu KUR, Pemerintah Dongkrak Peran UMKM

BNPP juga akan mendorong percepatan hilirisasi komoditas unggulan melalui dukungan teknologi, pembiayaan, dan kemitraan, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor agar sinkronisasi program pembangunan kawasan perbatasan berjalan efektif.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan pengukuran IPKP yang dilakukan langsung oleh tim BNPP RI di lapangan.

“Tou Lumbis merupakan salah satu kawasan strategis di perbatasan Indonesia–Malaysia. Kami di daerah tentu menyambut baik pengukuran IPKP ini sebagai instrumen evaluasi sekaligus pemetaan kebutuhan pembangunan ke depan,” ujar Robby saat pertemuan bersama BNPP di PLBN Labang.

Melalui percepatan pengukuran IPKP ini, BNPP menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia yang aman, maju, dan berdaya saing, sekaligus memastikan potensi Tou Lumbis berkembang optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di beranda terdepan Indonesia.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.