Corona Mewabah, Istana Sesalkan Bupati Poso Adakan Pertemuan Massa

RM.id  Rakyat Merdeka - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Brian Sriprahasti menyesalkan, Bupati Poso, Darmin Agustinus Sigilipu yang mengumpulkan massa di Kota Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, baru-baru ini. Tak hanya itu, Bupati Poso juga melanggar surat edaran pelarangan pertemuan massa yang dibuatnya sendiri.

“Kemarin kita di BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) mengatakan, untuk mulai berjauhan, menghindari kerumunan. Tunda acara-acara yang acara dengan keramaian,” ujar Brian pada acara diskusi TV, seperti ditulis Rabu (25/3).

Baca juga : Cegah Penyebaran Corona, Pertamina Semprot Disinfektan di 15 SPBU Yogyakarta

Menanggapi argumen Bupati Poso, bahwa acara itu sudah direncanakan jauh hari sebelumnya, Brian mengingatkan, para pejabat harus berani menunda semua acara atau kegiatan yang melibatkan massa.

Tampaknya Bupati Poso lupa bahwa dalam Surat Edaran yang dibuatnya sendiri, pada bagian II, poin ke-7, Bupati Darmin meminta, menunda kegiatan yang mengumpulkan masa dalam jumlah besar. Faktanya, Bupati malah mengumpulkan banyak orang di Kota Tentena Pukul 15.00 WITA, Sabtu (21/3). Bahkan, sampai melibatkan pejabat-pejabat gereja di lingkungan Gereja Kristen Sulawesi Tengah.

Baca juga : Lawan Corona, Prabowo: Ini Bukan Saatnya Cari Kelemahan Satu Sama Lain

Apalagi, diacara tersebut, baik Bupati dan massa tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

“Artinya, jadi kalau yang sudah punya acara untuk kawinan, terpaksa harus ditunda. Ini dipusat sudah mulai Pak. Ada pejabat yang menundah pernikahan putranya. Kemudian, wisuda juga sudah mulai semuanya diundurkan. Nah bantuan dari relokasi pasar. Niatnya luar biasa, mungkin saya usulkan untuk bupati lainnya juga,” ucap Brian.

Baca juga : Di Tengah Wabah Covid-19, BI Pastikan Tugas dan Layanan Publik Berjalan Normal

Istana juga mengingatkan agar Bupati Poso tidak lupa dengan surat edaran yang dibuatnya sendiri. “Saya sebenarnya senang sekali Pak Darmin (Bupati Poso) mengeluarkan surat edaran. Itu bagus. Nah sekarang tinggal menjadi kewajiban daerah memastikan bahwa surat edaran itu betul-betul dilaksanakan (oleh Bupati). Dan satu yang penting, surat edaran itu baru pembuka. Yang paling utama bagaimana mengedukasikan ini kepada masyarakat,” papar Brian.

Menanggapi, argumen Bupati Darmin, bahwa kontak fisik dan selfi dengan warga merupakan spontanitas masyarakat, Brian mengingatkan, agar mengaktifkan peran protokol VVIP.  “Tapi coba harus dipikirkan lagi pak Bupati mencari cara lain untuk membagikan ini, yang intinya supaya orang tidak berkumpul. Dan jaraknya berjauhan. Dan satu lagi pak Bupati, sebenarnya ada protocol untuk VVIP. Istilah kita VVIP. Bagaimana tadi kami paham. Masyarakat maunya selfi. Untuk saat sekarang ini ada protocol yang harus diperhatikan,” ucap Brian. [DIT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.