Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Partai Gerindra mengawal ketat pelayanan untuk jemaah haji Indonesia 2026. Salah satu yang menjadi perhatian adalah fasilitas fast track atau Mecca Route.
Fast track merupakan layanan dari Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi yang memindahkan proses keimigrasian seperti pemeriksaan paspor dan cap masuk dari bandara tujuan di Saudi ke bandara keberangkatan di Indonesia. Dengan fasilitas ini, jemaah haji Indonesia tidak perlu antre pemeriksaan paspor saat tiba di bandara kedatangan di Saudi.
“Layanan Mecca Route sangat membantu jemaah haji Indonesia. Proses keimigrasian menjadi lebih cepat sehingga saat tiba di Arab Saudi, jemaah dapat langsung menuju hotel atau tempat tujuan tanpa harus antre panjang di bandara,” ujar politisi Partai Gerindra Danang Wicaksana Sulistya, dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026).
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR ini menilai, inovasi pelayanan tersebut menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Terutama bagi jemaah lanjut usia dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu.
Baca juga : Gerindra: Prabowo Ajak Masyarakat Tetap Optimis
Selain mempercepat proses kedatangan, layanan fast track juga mampu mengurangi kepadatan di bandara Saudi dan memperlancar mobilitas jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
Danang berharap, layanan fast track terus ditingkatkan dan diperluas ke seluruh embarkasi. Dengan begitu, semakin banyak jemaah Indonesia dapat merasakan manfaatnya pada musim haji mendatang.
Politisi Gerindra lainnya, Abdul Wachid, menegaskan Timwas Haji DPR mengawasi langsung pelayanan jemaah di Saudi. Pengawasan mencakup pemondokan, katering, layanan Armuzna, hingga dugaan pungutan liar terhadap jamaah lansia.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini menegaskan, pengawasan tahun ini harus memastikan seluruh hak jemaah terpenuhi sesuai kesepakatan antara DPR dan Pemerintah.
Baca juga : Komisi VIII DPR Apresiasi Kelancaran Penyelenggaraan Haji 2026
Timwas Haji DPR sudah melaksanakan rapat di Tanah Air. “Nanti akan ada rapat kedua tanggal 23 Mei di Daerah Kerja di Makkah,” ujarnya.
Dia menjelaskan, anggota Timwas Haji DPR akan diberangkatkan secara bertahap. Gelombang pertama menuju Madinah untuk melakukan pengawasan awal terhadap layanan pemondokan jemaah.
Dalam pengawasan awal tersebut, Timwas menerima laporan adanya hotel jemaah yang diduga melebihi kapasitas. Menurut Abdul Wachid, terdapat kamar yang seharusnya ditempati empat orang, namun diisi hingga delapan bahkan dua belas jamaah.
Selain kapasitas kamar, pihaknya juga mengecek jarak hotel jemaah yang diduga melebihi standar maksimal 4,5 kilometer dari titik layanan utama. Bahkan ditemukan indikasi hotel berjarak hingga 13 kilometer.
Baca juga : Temui Petani & Cek Gudang Bulog, Kader Gerindra Kawal Program Ketahanan Pangan
Tak hanya itu, Gerindra turut menyoroti dugaan pungutan liar terhadap jamaah lansia yang diduga dilakukan oknum pendamping daerah. “Ada laporan pungli terhadap jemaah lansia. Seharusnya itu menjadi tanggung jawab regu pendamping, bukan membebani jemaah,” ungkap Abdul Wachid.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
