Program Kurban Presiden Sejalan Prinsip Fikih Dan Kemaslahatan Umat

RM.id  Rakyat Merdeka - Program distribusi 1.098 sapi kurban Bantuan Kemasyarakatan Presiden Prabowo Subianto pada Idul Adha 2026 dinilai memiliki landasan kuat dalam perspektif fikih Islam serta mengandung nilai kemaslahatan sosial bagi masyarakat.

Penasehat Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU DKI Jakarta, Mukti Ali Qusyairi mengatakan polemik mengenai penggunaan anggaran negara untuk program kurban Presiden perlu dilihat secara utuh melalui tradisi hukum Islam klasik dan praktik kepemimpinan dalam sejarah Islam.

Menurut Mukti, sejumlah ulama mazhab Syafi’i menjelaskan pemimpin diperbolehkan, bahkan disunahkan, melaksanakan kurban atas nama umat dengan menggunakan kas negara apabila kemampuan anggaran memungkinkan.

“Dalam literatur fikih klasik terdapat pandangan bahwa pemimpin dapat berkurban untuk kaum muslimin dari kas negara sepanjang membawa kemaslahatan dan dilakukan dalam kapasitas kepemimpinan,” kata Mukti, dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).

Baca juga : Kakorlantas Imbau Pengguna Jalan Tertib dan Utamakan Keselamatan

Ia merujuk pada pandangan ulama klasik seperti Imam Ibnu Hajar al-Haitami, Imam al-Mawardi, hingga Imam al-Khathib al-Syirbini yang membahas praktik kurban pemimpin atas nama umat Islam melalui baitul mal atau kas negara.

Mukti menjelaskan, program bantuan sapi kurban Presiden bukan kebijakan baru, melainkan telah berlangsung lintas pemerintahan sejak era Presiden Soeharto melalui skema Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banpres).

Tradisi tersebut, kata dia, dilanjutkan oleh presiden-presiden berikutnya dengan skala yang berbeda. Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo, program distribusi sapi kurban disebut kembali diperluas dengan menjangkau masjid, pesantren, dan berbagai wilayah di Indonesia.

“Distribusi yang lebih luas ini memperlihatkan kehadiran negara dalam mendukung ibadah sosial umat sekaligus memperkuat nilai kebersamaan,” ujarnya.

Baca juga : Prof Tholabi: Sapi Kurban Presiden Bagian Dari Tanggung Jawab Sosial Negara

Selain aspek keagamaan, Mukti menilai program tersebut memiliki dampak sosial-ekonomi langsung bagi masyarakat.

Menurut dia, penyaluran ribuan sapi kurban membantu masyarakat memperoleh akses protein hewani, khususnya kelompok kurang mampu yang jarang menikmati konsumsi daging.

Di sisi lain, pengadaan sapi lokal dalam jumlah besar juga dinilai mendorong perputaran ekonomi peternak dan pelaku usaha ternak domestik.

“Pada prinsipnya ini merupakan program dari rakyat untuk rakyat. Anggaran negara digunakan untuk menghasilkan manfaat sosial, penguatan ekonomi lokal, sekaligus membantu pemenuhan gizi masyarakat,” ujarnya.

Baca juga : Bertemu Macron, Presiden Prabowo Kembali Melawat Ke Prancis

Dalam perspektif maqashid syariah atau tujuan universal syariat Islam, Mukti menyebut program tersebut mengandung sejumlah nilai penting, mulai dari menjaga agama melalui dukungan terhadap ibadah sosial, menjaga kesehatan masyarakat melalui peningkatan asupan gizi, hingga menjaga kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Meski demikian, ia menambahkan bantuan kemasyarakatan pemerintah idealnya juga menjangkau seluruh elemen masyarakat secara proporsional, termasuk warga non-muslim melalui program yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks keagamaan masing-masing.

“Prinsip utama kebijakan publik adalah kemaslahatan. Dalam kaidah fikih disebutkan, kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berlandaskan pada kemanfaatan bagi masyarakat,” pungkas Mukti.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.