Angkanya Triliunan, Para Menteri Rame-rame Minta Tambahan Anggaran

RM.id  Rakyat Merdeka - Pekan ini, sejumlah kementerian menggelar rapat kerja (Raker) dengan komisi mitra di DPR. Selain evaluasi program, Raker dengan DPR ini dimanfaatkan berbagai kementerian untuk mengajukan proposal penambahan anggaran. 

Usulan terbesar datang dari Kementerian Pertahanan. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 195 triliun untuk tahun 2027. Dengan tambahan tersebut, total kebutuhan anggaran pertahanan yang diusulkan mencapai sekitar Rp 334 triliun. 

Menurut Sjafrie, tambahan anggaran diperlukan untuk mendukung pembangunan kekuatan pertahanan nasional di tiga matra TNI. "Harapannya tambahan ini bisa mendapatkan restu dari Badan Anggaran dan disetujui untuk menjadi alokasi anggaran APBN pertahanan negara tahun 2027," kata Sjafrie dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). 

Di sektor pangan, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman mengusulkan tambahan anggaran Rp 22,43 triliun untuk Kementerian Pertanian dan Rp 17,73 triliun untuk Bapanas. 

Tambahan tersebut dibutuhkan untuk mengejar target produksi pangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Program yang akan dibiayai meliputi pengembangan lahan pertanian, pembangunan irigasi, perkebunan, peternakan, hortikultura, hingga penguatan penyuluhan dan pendidikan pertanian. 

"Untuk itu mohon kiranya Ibu Ketua, pimpinan dan anggota Komisi IV dapat menyetujui usulan penyesuaian pagu indikatif Kementerian Pertanian tahun 2027 yang awalnya Rp 23 triliun menjadi Rp 45 triliun," ujar Amran.

Baca juga : Usul DPR Cegah Pemborosan, MBG Distop Sementara Di Masa Libur Sekolah

Usulan besar lainnya datang dari Kementerian Sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta tambahan anggaran Rp 22,49 triliun sehingga total kebutuhan anggaran Kemensos pada 2027 mencapai Rp 107,2 triliun. 

Menurut Gus Ipul, tambahan anggaran diperlukan untuk mendukung program baru seperti Sekolah Rakyat, digitalisasi bantuan sosial, dan Kartu Usaha Afirmatif. Ia juga menyoroti tren penurunan anggaran Kemensos dalam dua tahun terakhir, sementara beban tugas terus bertambah. 

"Kami mohon dukungan Komisi VIII DPR untuk memperjuangkan penambahan anggaran agar program-program prioritas kami dapat berjalan optimal," ujarnya. 

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono turut mengusulkan tambahan anggaran Rp 30 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk mempercepat pembangunan 600 Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak nila salin, pengembangan budidaya ikan darat tematik, rehabilitasi pascabencana, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat pesisir. 

"Kami optimistis program-program tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," kata Trenggono. 

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajukan tambahan anggaran Rp 6,27 triliun. Dengan demikian, total usulan pagu Kemendagri mencapai Rp 10,93 triliun. 

Baca juga : Pasar Respons Positif Kebijakan Ekonomi RI, Modal Asing Masuk 45,9 T

Sebagian anggaran akan digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera, penguatan reformasi politik dan birokrasi, serta dukungan pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga mengusulkan tambahan anggaran Rp 3,23 triliun. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, dana tersebut dibutuhkan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), rehabilitasi pascabencana, serta kebutuhan belanja pegawai. 

"Ini sifatnya usulan, kalau disetujui alhamdulillah," ujar Nusron. 

Di sektor ekonomi kerakyatan, Kementerian UMKM mengajukan tambahan anggaran Rp 1,5 triliun. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, tambahan dana itu akan digunakan untuk program pemberdayaan UMKM, target penciptaan 10 juta pengusaha melalui Program Prokesera Produktif, serta bantuan rehabilitasi usaha mikro bagi korban bencana di Sumatera. 

Senada, Kementerian Koperasi mengusulkan tambahan anggaran Rp 1,34 triliun guna mendukung berbagai program penguatan koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat kelembagaan dan ekosistem koperasi di seluruh Indonesia. 

Sementara itu, Kementerian Agama mengalokasikan sebagian besar usulan pagu prioritas nasional 2027 untuk peningkatan kesejahteraan guru pendidikan agama dan keagamaan. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut, sekitar Rp 9,6 triliun dialokasikan untuk tunjangan profesi, insentif guru dan dosen non-ASN, serta tunjangan khusus guru di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). 

Baca juga : Jerman VS Curacao, Bisakah Goliath Dikalahkan David?

Sejumlah usulan tambahan anggaran mendapat respons positif dari DPR. Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyatakan pihaknya mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian ATR/BPN. "Kami akan bahas secara mendalam pada rapat kerja dan rapat dengar pendapat yang akan datang," kata Dede. 

Hal senada disampaikan Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto. Politikus PDIP itu menilai usulan tambahan anggaran Kementerian Koperasi masih dalam batas yang wajar. "Yang kita inginkan adalah koperasi yang hidup dan berkembang. Jangan hanya berdiri di atas kertas, tetapi tidak memiliki aktivitas ekonomi yang nyata," pesannya. 

Meski demikian, tidak semua usulan langsung mendapat lampu hijau. Komisi XIII DPR menolak menyetujui usulan tambahan anggaran Rp 5 triliun yang diajukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). 

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya meminta Kementerian Imipas melakukan efisiensi dan memperbaiki perencanaan anggaran sebelum kembali mengajukan penambahan dana. "Usulan Menteri Imipas untuk kenaikan anggaran belum bisa kami setujui," tegas Willy dalam rapat kerja pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 

Penolakan juga disampaikan saat Komisi XIII DPR rapat dengan Menteri HAM Natalius Pigai. Willy tidak menerima anggaran yang diusulkan Menteri Pigai. Ia meminta Pigai memperbaiki usulan tersebut. 

"Jadi Ibu Bapak semua, dengan segala hormat, kita rapat berikutnya, kita tak ada kesimpulan hari ini, kita terima Kemenham setelah perbaiki anggarannya. Gitu ya," kata Willy saat rapat di Komisi XIII DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026). [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.