Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) harus menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa yang saling menguatkan dengan usaha masyarakat. Keberadaan koperasi tersebut tidak boleh menjadi pesaing bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun pelaku usaha kecil yang telah lebih dahulu berkembang.
Pesan itu disampaikan Gibran saat berdialog dengan warga di SD Wolomoni, Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (18/6/2026). Kunjungan Wapres dalam rangka meninjau pelaksanaan program prioritas pemerintah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut Gibran, KDMP harus dirancang secara matang agar mampu memperkuat perekonomian desa sekaligus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Jangan sampai juga bersaing dengan BUMDes, bersaing dengan toko-toko kelontong warga. Pastikan ini menjadi satu ekosistem yang saling mengisi,” tegasnya.
Baca juga : Bertemu Menkeu China, Purbaya Perkuat Kerja Sama Pembiayaan Pembangunan
Wapres meminta pemerintah daerah dan pemerintah desa memperhatikan secara cermat lokasi pembangunan koperasi. Penentuan lokasi harus melalui kajian yang matang agar tidak merugikan usaha warga maupun mengganggu aktivitas pendidikan.
“Pak Kades, Pak Bupati, diperhatikan benar lokasi koperasinya itu ada di mana. Apakah ada pihak yang dirugikan, dampaknya seperti apa harus dikaji benar,” ujarnya.
Ia menegaskan, berbagai aspek harus dipertimbangkan sebelum pembangunan dilakukan, termasuk dampaknya terhadap sekolah, BUMDes, dan pelaku usaha kecil di sekitar lokasi.
“Jangan sampai adik-adik ini terganggu dalam proses belajar-mengajarnya. Segera ditentukan lokasi barunya dan kalau sudah ditentukan, tentunya dengan berdiskusi dengan warga, segera dibangun,” katanya.
Baca juga : Golkar: Damainya AS-Iran Perkuat Ekonomi Indonesia
Kepada awak media, Gibran kembali menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam penentuan lokasi KDMP. Menurutnya, pendekatan partisipatif diperlukan agar program pemerintah dapat diterima masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan baru di tingkat lokal.
“Tolong dalam penentuan titiknya itu benar-benar bisa dikaji, melibatkan warga, diskusi dengan warga, jangan sampai ada yang terdampak, jangan sampai ada yang dirugikan,” ujarnya.
Gibran mengatakan pemerintah daerah, aparat desa, dan seluruh pemangku kepentingan memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan optimal hingga ke daerah terpencil.
“Kita ingin memastikan programnya Pak Presiden berjalan dengan baik, terutama sekali di area yang jauh seperti ini,” katanya.
Baca juga : Hadapi Kemarau, Pemerintah Perkuat Strategi Jaga Produksi dan Swasembada Pangan
Dalam kesempatan itu, Wapres juga mengajak perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk melihat langsung kondisi masyarakat di wilayah 3T sekaligus memantau implementasi program prioritas pemerintah, termasuk MBG dan KDMP.
Perwakilan mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Rapid Bena Matin, menilai program-program prioritas pemerintah perlu difokuskan di wilayah 3T guna mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah.
Menurutnya, KDMP dan Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di daerah terpencil.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
