APKLI Perjuangan Dorong MBG Di Daerah 3T Dan Libatkan Lebih Banyak UMKM

RM.id  Rakyat Merdeka - Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Perjuangan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Organisasi itu juga mendorong keterlibatan lebih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok program tersebut.

Ketua Umum APKLI Perjuangan Ali Mahsun ATMO menilai pelaksanaan MBG di wilayah 3T masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terbatasnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Menurut Ali, sebagian besar SPPG saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera yang bukan merupakan kawasan 3T.

"Karena itu kami meminta BGN memaksimalkan keberadaan kantin sekolah yang sudah ada. Kami juga mengusulkan adanya dapur keliling di daerah 3T untuk mendistribusikan makanan bergizi apabila menghadapi kendala rantai pasok maupun akses distribusi," kata Ali kepada wartawan di Jatinegara, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Baca juga : APKLI Perjuangan: MBG Dan Koperasi Merah Putih Harus Dilanjutkan

Ia mengatakan APKLI Perjuangan siap mengerahkan jaringan organisasi yang dimiliki di berbagai daerah untuk mendukung pelaksanaan MBG, khususnya di wilayah 3T yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur.

Selain persoalan distribusi, Ali juga menyoroti minimnya keterlibatan UMKM dalam rantai pasok program MBG. Ia mengacu pada pernyataan Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang menyebut peran UMKM dalam program tersebut selama sekitar satu setengah tahun terakhir masih sangat terbatas.

Padahal, menurut Ali, satu dapur MBG idealnya melibatkan sedikitnya 12 UMKM sebagai pemasok berbagai kebutuhan pangan. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, rantai pasok justru didominasi pemilik modal besar.

"Seharusnya satu dapur MBG didukung oleh 12 UMKM pemasok. Namun kenyataannya, yang terlibat hanya satu hingga tiga UMKM, sementara sebagian besar rantai pasok dikuasai pemilik modal," ujarnya.

Baca juga : Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Kejaksaan, Ini Alasannya

Ali mengaku kondisi tersebut ditemukan saat APKLI Perjuangan melakukan kunjungan ke salah satu dapur MBG di Jawa Timur. Dari hasil pemantauan, sebagian besar pemasok bahan baku bukan berasal dari UMKM lokal, melainkan ditentukan oleh pihak yang memiliki kekuatan modal lebih besar.

Karena itu, APKLI Perjuangan meminta BGN mengevaluasi tata kelola rantai pasok MBG agar lebih berpihak kepada pelaku UMKM. Menurut Ali, pengelola dapur seharusnya tidak ikut menentukan pemasok bahan pangan sehingga kesempatan berusaha dapat dinikmati lebih banyak pelaku usaha lokal.

"Kami meminta BGN memastikan rantai pasok MBG berjalan secara adil dan terbuka. Program ini harus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat, bukan justru terkonsentrasi pada kelompok pemilik modal tertentu," tegasnya.

Ali menambahkan, semakin besarnya keterlibatan UMKM dalam program MBG tidak hanya akan memperkuat ketahanan pasokan pangan, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat di daerah.

Baca juga : Ekspor Perdana Lidi Sawit Ke China, ASPEKPIR Dan BPDP Buka Peluang UMKM

Menurutnya, tujuan utama MBG bukan hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, melainkan juga menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan hingga tingkat desa dan kelurahan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.