Dark/Light Mode

Perempuan Jadi Kunci Ekonomi Restoratif, Kolaborasi Lintas Sektor Diperkuat

Sabtu, 27 Juni 2026 09:02 WIB
(Dari kiri ke kanan): Direktur Program Yayasan Penabulu Rini Devianti Nasution, Pendiri dan Direktur Article 33 Chitra Retna, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar dan Ketua Yayasan Bambu Lingkungan Lestari/ YBLL Monica Tanuhandaru pada konferensi pers Kunstkring Dialogue: Forum Ekonomi Restoratif di Jakarta, Jumat (26/06/2026). (Foto: Merry Apriyani/Rakyat Merdeka/RM.id)
(Dari kiri ke kanan): Direktur Program Yayasan Penabulu Rini Devianti Nasution, Pendiri dan Direktur Article 33 Chitra Retna, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar dan Ketua Yayasan Bambu Lingkungan Lestari/ YBLL Monica Tanuhandaru pada konferensi pers Kunstkring Dialogue: Forum Ekonomi Restoratif di Jakarta, Jumat (26/06/2026). (Foto: Merry Apriyani/Rakyat Merdeka/RM.id)

RM.id  Rakyat Merdeka - Perempuan dinilai memegang peran strategis dalam mendorong terwujudnya ekonomi restoratif di Indonesia.

Namun, upaya tersebut tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat sipil agar perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, pendidikan, dan kesempatan ekonomi.

Pesan itu mengemuka dalam Kunstkring Dialogue: Forum Ekonomi Restoratif yang berlangsung di Jakarta, 24-26 Juni 2026.

Forum tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi, salah satunya memperkuat sinergi para pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem ekonomi restoratif yang inklusif dan berkelanjutan.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan mengatakan, pemberdayaan perempuan tidak akan berhasil jika setiap pihak bekerja secara terpisah.

Baca juga : Perempuan Jadi Garda Depan Pengelolaan Sampah Dan Gaya Hidup Hijau

"Kalau semua upaya dilakukan secara parsial, tujuan memberdayakan perempuan tidak akan pernah tercapai. Kewenangan Kementerian PPPA terbatas, sehingga diperlukan dukungan kementerian lain untuk mempercepat pemberdayaan perempuan dan ekonomi restoratif," ujar Veronika di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Veronica menambahkan, perempuan harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat.

Menurut Veronica, sekitar 80 persen pelaku UMKM di Indonesia merupakan perempuan, namun hingga kini mereka masih menghadapi keterbatasan akses terhadap kesejahteraan, pendidikan, layanan kesehatan, hingga sumber daya alam.

"Kalau bicara Indonesia Emas, akses terhadap perempuan harus menjadi prioritas karena mereka adalah agen perubahan," ujarnya.

Direktur Program Yayasan Penabulu Rini D. Nasution mengatakan, kolaborasi menjadi kunci membangun ekonomi restoratif yang menempatkan perempuan sebagai pemimpin lokal sekaligus pengelola aset produktif.

Baca juga : Dave Laksono: Dialog dan Kolaborasi Indonesia-Vietnam Kunci Perkuat ASEAN

"Melalui penguatan ekosistem masyarakat sipil, Penabulu Oxfam mengajak para pihak untuk berkolaborasi membangun ekosistem ekonomi restoratif yang mendorong perempuan sebagai pemimpin lokal, pemegang hak (rights holder), pengelola aset produktif, dan agen perubahan dalam komunitasnya," katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menilai perempuan merupakan penggerak utama pariwisata restoratif, terutama di desa-desa.

"Perempuan menjadi pusat pelestarian lingkungan sekaligus penggerak ekonomi keluarga. Inilah kekuatan nyata ekonomi restoratif," katanya.

Ni Luh menambahkan, berbagai program afirmatif juga telah dijalankan pemerintah untuk memperkuat peran perempuan, di antaranya Kebun Pangan Perempuan (KPP), program agroforestri bambu, hingga Perhutanan Sosial Khusus Perempuan yang telah diterapkan di Nusa Tenggara Timur.

Program tersebut berfokus pada pelestarian lingkungan, ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan keluarga, sekaligus menekan angka stunting dan kemiskinan. Ke depan, program itu direncanakan diperluas ke Maluku Utara.

Baca juga : GAPKI Perkuat Inovasi Sawit lewat Kolaborasi dan Teknologi

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, mengakui perempuan masih menghadapi tantangan besar, terutama beban pekerjaan domestik.

“Tantangan yang dihadapi oleh perempuan di manapun adalah kondisi yang sulit dan konsistensi. Saat ini sedang diusahakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kementerian Kehutanan untuk memberikan lahan produksi dari program perhutanan sosial. Sehingga lahan tersebut bisa digunakan oleh kelompok perempuan untuk memproduksi pangan dan mendukung pemberdayaan ekonomi keluarga," ujar Sherly.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Catur Endah Prasetiani mengatakan Pemerintah telah menerbitkan satu Surat Keputusan Perhutanan Sosial di Nusa Tenggara Timur seluas 648 hektare untuk 335 penerima manfaat, dengan 310 di antaranya merupakan perempuan.

Ketua Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL) Monica Tanuhandaru mengatakan, forum ini digelar untuk mempertemukan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat adat, dan organisasi masyarakat sipil guna merumuskan langkah bersama dalam memperkuat posisi perempuan dalam ekonomi restoratif.

Dialog tersebut menjadi bagian dari pameran Weaving Wonders: Tenun, Pangan, Energi, dan Perempuan - Dari Warisan ke Kekuatan Ekonomi, yang menampilkan berbagai gagasan dan praktik pemberdayaan perempuan berbasis pelestarian lingkungan dan ekonomi berkelanjutan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.