Dark/Light Mode

5 Calon Manajer Kopdes Wafat, Stop Latsarmil Ramai Disuarakan

Selasa, 30 Juni 2026 07:50 WIB
Sejumlah peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meneriakkan yel-yel saat mengikuti Pelatihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Brigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta, Kamis (25/6/2026). (Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/tom)
Sejumlah peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meneriakkan yel-yel saat mengikuti Pelatihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Brigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta, Kamis (25/6/2026). (Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/tom)

RM.id  Rakyat Merdeka - Meninggalnya lima calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) saat mengikuti latihan dasar kemiliteran (Latsarmil) menjadi sorotan publik. Desakan agar Pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan Latsarmil pun ramai disuarakan. 

Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution mengatakan, setiap program pembangunan harus tetap mengutamakan keselamatan peserta. Tragedi tersebut harus menjadi pelajaran agar pelaksanaan program pembangunan tidak mengabaikan aspek keselamatan. 

"Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang," kata Maneger dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, upaya Pemerintah menyiapkan manajer koperasi desa merupakan langkah strategis untuk memperkuat perekonomian desa. Namun, materi pelatihannya perlu disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam mengelola koperasi. 

Ia menjelaskan, seorang manajer koperasi lebih membutuhkan kemampuan mengelola organisasi, memahami laporan keuangan, menyusun strategi bisnis, serta membangun jejaring ekonomi desa. 

Baca juga : Saya Masih Seperti Yang Dulu, Wong Ndeso...

"Penanaman disiplin tentu penting, tetapi orientasi pelatihan semestinya lebih menitikberatkan pada penguatan kapasitas substantif pengelolaan koperasi," ujarnya. 

Ombudsman menilai, evaluasi harus mencakup kesesuaian kurikulum, proporsi aktivitas fisik, kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, kesiapan tenaga medis, mekanisme penanganan keadaan darurat, hingga akuntabilitas penyelenggaraan program. 

Dia menambahkan, Ombudsman akan mengawasi pelaksanaan program tersebut dan dapat melakukan investigasi atas prakarsa sendiri apabila ditemukan dugaan maladministrasi. Menurut dia, keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama. 

"Apabila rekomendasi hasil evaluasi tidak dilaksanakan secara sungguhsungguh, pelaksanaan pelatihan sebaiknya dihentikan sementara hingga seluruh standar keselamatan, tata kelola, dan perlindungan peserta dipenuhi," katanya. 

Desakan senada disampaikan Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Pramono Ubaid Tantowi. Ia menilai, latihan dasar kemiliteran tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kompetensi yang dibutuhkan seorang manajer koperasi. 

Baca juga : Prancis Vs Swedia, Les Bleus Diunggulkan, Blagult Tanpa Beban

"Atas dasar itu, Komnas HAM merekomendasikan agar pemerintah menghentikan program pembekalan dalam bentuk latihan dasar militer terhadap calon manajer koperasi KDKMP dan KNMP," kata Ubaid. 

Menurut dia, peningkatan kapasitas calon manajer koperasi seharusnya difokuskan pada penguatan kompetensi manajerial, kepemimpinan, tata kelola koperasi, literasi keuangan, serta kemampuan mengelola usaha. 

Desakan serupa juga disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh. Ia meminta, Pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan Latsarmil hingga evaluasi menyeluruh selesai dilakukan. 

"Saya mendesak Kementerian Pertahanan menghentikan sementara pelaksanaan Latsarmil," katanya di Jakarta, Senin (29/6/2026). 

Ia menilai, peserta pelatihan merupakan masyarakat sipil sehingga metode pembinaan dan pelatihan harus disesuaikan dengan kondisi fisik mereka. "Mereka bukan tentara dan kemampuan fisiknya tentu berbeda dengan prajurit," ujarnya. 

Baca juga : Hakim Kabulkan Pembukaan Blokir 6 Rekening Bos PT BR

Menurut dia, tujuan utama Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) adalah menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengelola koperasi dan menggerakkan pembangunan ekonomi desa. Karena itu, aspek keselamatan harus menjadi prioritas dalam setiap tahapan pelatihan. 

Lalu apa tanggapan Pemerintah? Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah mengikuti perkembangan kasus meninggalnya lima peserta tersebut. "Presiden mengikuti," kata Juri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6/2026). 

Ia mengatakan, Pemerintah telah menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait insiden tersebut. Namun, pelaksanaan pelatihan tetap dilanjutkan dengan sejumlah perbaikan. 

"Ada evaluasi, perbaikan untuk memitigasi supaya tidak terjadi korban," ujarnya. 

Menurut Juri, Kementerian Pertahanan telah menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban sekaligus menyiapkan langkah-langkah perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon manajer KDKMP dan KNMP. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.