Baswalu Minta Infrastruktur Pemilu Secepatnya Diperkuat

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mendorong Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersinergi memperkuat infrastruktur Bawaslu di daerah. Penguatan sarana dan prasarana menjadi kebutuhan mendesak untuk mempersiapkan pengawasan Pemilu 2029.

Menurut Bagja, keberhasilan pengawasan pemilu tidak cukup hanya ditopang regulasi dan anggaran. Infrastruktur serta kelembagaan yang memadai juga menjadi faktor penting agar fungsi pencegahan, pengawasan, hingga penanganan pelanggaran dapat berjalan optimal. 

"Kita membutuhkan kesiapan pengawasan yang lebih kuat. Tidak hanya regulasi dan anggaran, penguatan pengawasan juga harus didukung infrastruktur dan kelembagaan yang memadai," kata Bagja, Jumat (17/7/2026). 

Bagja mengungkapkan, hingga kini banyak kantor Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas. Kata dia, sebagian Bawaslu di daerah masih menempati gedung pinjaman milik instansi lain. 

Baca juga : PKB Jabar Minta Pemprov Pertahankan Hibah Pesantren

"Ada yang mengalami kerusakan bangunan, bahkan belum memiliki kantor permanen karena keterbatasan anggaran," ungkapnya. 

Padahal, lanjut Bagja, tahapan Pemilu 2029 akan segera dimulai. Karena itu, Bawaslu membutuhkan kantor yang representatif, termasuk ruang sidang adjudikasi dan fasilitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). 

"Itu semua guna mendukung proses penegakan hukum pemilu," tandas Bagja.

Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengakui masih terjadi ketimpangan fasilitas kantor Bawaslu di berbagai daerah. Menurutnya, tidak sedikit kantor Bawaslu yang masih menyewa gedung atau menggunakan fasilitas pinjaman dengan kondisi yang terbatas. 

Baca juga : Ketahanan Ekonomi Teruji, Status Investasi Tetap Aman

Rifqi menegaskan, Komisi II DPR berkomitmen memperjuangkan peningkatan anggaran sesuai kemampuan APBN. Selain itu, DPR siap memfasilitasi komunikasi antara Bawaslu dan Kemendagri agar Pemerintah Daerah memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan sarana dan prasarana Bawaslu. 

"Kami sangat membuka diri untuk menjadi mediator bagi pertemuan Bawaslu dengan Menteri Dalam Negeri," kata Rifqi dalam Focus Group Discussion (FGD) mengenai fasilitasi Pemerintah kepada Bawaslu daerah di Jakarta. 

Senada, Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin memastikan, pihaknya akan terus mengawal penguatan kelembagaan Bawaslu. Dukungan tersebut mencakup penyempurnaan regulasi, pendanaan, pemenuhan kebutuhan personel, hingga penyediaan fasilitas fisik di daerah sebagai bekal menghadapi Pemilu 2029. 

"Bawaslu kini semakin strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Karena itu, seluruh jajaran pengawas pemilu tetap percaya diri dan optimistis menjalankan tugas pengawasan demi menjaga kualitas demokrasi," tandas Zulfikar. 

Baca juga : ASDP Perkuat Kapasitas Layanan Penyeberangan

Sebelumnya, Bagja mengajak semua pihak untuk bekerja sama untuk mewujudkan kepastian hukum dalam revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Dia mengingatkan, waktu pelaksanaan Pemilu 2029 semakin dekat, sementara belum ada ketetapan hukum yang pasti terkait pemilu. 

"Kepastian hukum pemilu masih multitafsir dan kadang berubah di tengah jalan. Perlu ada kepastian hukum untuk menjaga stabilitas pemilu ke depan, dan ini harus diatur," kata Bagja dalam diskusi publik daring yang digelar oleh Grit Institute, Jumat (12/6/2026). [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.