Soal Mudik Lebaran, Pemerintah Jangan Disandera Persoalan Ekonomi Jangka Pendek

 Sebelumnya 
Sementara itu, Kementerian Koordinator Investasi dan Maritim, masih keukeuh ingin mendorong mudik Lebaran.

"Setidaknya, itulah hal yang tercermin dalam public hearing Pengendalian Mudik 2020, pada Senin (6/4). Acara itu tak hanya dihadiri pejabat publik yang berkompeten di bidangnya seperti Dirjen, Kepala Badan, Direktur, dan lain sebagainya. Tetapi juga beberapa pengamat atau pakar, seperti Imam Prasodjo, Hikmahanto Juwono, Alvien Lie, Prof. Erani, Agus Pambagio, Suryopratomo, dan saya sendiri, mewakili YLKI," jelas Tulus.

Desain dan ideologi public hearing itu adalah bahwa masyarakat tetap bisa melakukan mudik Lebaran, tetapi dengan instrumen pengendalian ketat. Selain harus mengantongi izin dan persyaratan administrasi yang ketat, moda transportasi yang digunakan juga akan diperketat pula.

Baca juga : Perangi Corona, Tiga Barang Kesayangan Kiper Persija Dilelang Rp 8,5 Juta

Misalnya, kapasitas penumpang moda transportasi hanya memuat 50 persen saja. Tujuannya, agar penumpang tetap bisa melakukan physical distancing. Demikian juga kendaraan pribadi, keterisiannya juga dibatasi. Misalnya, maksimal penumpangnya 4 (empat) orang.

Bahkan sepeda motor hanya boleh untuk satu orang saja, tidak boleh dua orang, apalagi lebih.

Terkait strategi pengendalian mudik yang digagas Kementerian Kordinator Manivest, Tulus memiliki sejumlah catatan kritis.

Baca juga : Muhammadiyah: Ulama Sudah Imbau Tak Mudik, Kebijakan Pemerintah Mestinya Sejalan

Pertama, orientasi pemerintah terlihat masih terlalu dominan pada kepentingan ekonominya. Hal ini tidak sejalan dengan protokol kesehatan sebagai upaya untuk mengendalikan virus Corona.

"Jika pemerintah memaksakan mudik Lebaran, sekalipun dengan istilah pengendalian ketat, maka hal itu akan berisiko tinggi. Yakni, episentrum virus Corona akan menyebar dan atau berpindah ke daerah. Dampaknya akan menginfeksi petani, dan ending-nya bisa mengancam pasokan logistik. Siapa yang akan memasok logistik, jika para petani tumbang, karena terinfeksi/tertular virus Corona oleh para pemudik?"  papar Tulus.

Selain itu, masifnya infeksi virus ke daerah juga akan membuat sistem pelayanan RS di daerah jebol. Mengingat kondisi infrastruktur dan jumlah dokter dan tenaga kesehatan di daerah masih sangat terbatas.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.