2 Tahun Prabowo-Gibran: Politik Keamanan Terkendali, Ekonomi Penuh Tantangan

RM.id  Rakyat Merdeka - Besok, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia dua tahun. Sejauh ini, Prabowo-Gibran sukses menjaga politik dan keamanan. Namun, di bidang ekonomi, menemui banyak tantangan.

Keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran menjaga stabilitas politik tidak terlepas dari kuatnya dukungan di parlemen. Dari delapan fraksi di DPR, tujuh di antaranya pendukung pemerintahan. Tidak ada riak-riak berarti yang terjadi di Senayan.

Dari sisi suara publik, juga mampu dikelola dengan baik. Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Gedung DPR, Jakarta, 27 Agustus 2026, berlangsung damai. Aksi-aksi yang dilakukan mahasiswa dan buruh juga berjalan kondusif dan tidak mengganggu keamanan.

Dalam bidang penegakan hukum, beberapa prestasi dicatatkan Prabowo-Gibran. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) bentukan Prabowo sukses memperkuat penegakan hukum terhadap korporasi. Hingga 6 Oktober 2026, Satgas PKH telah menguasai kembali 6,22 juta hektare kawasan hutan. Sejauh ini, Satgas PKH juga sudah mampu menyelamatkan uang Rp 52 triliun.

KPK juga semakin galak. Sebanyak 14 kepala daerah terjaring OTT KPK sejak sepanjang 2026. Yang terbaru, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo terjaring OTT KPK, Kamis (15/10/2026). 

Baca juga : Padamkan Karhutla, Negara Lain Yang Mau Bantu, Silakan Datang

Fakta berbeda terjadi pada sektor ekonomi. Pasar keuangan sedang menghadapi tekanan berat. IHSG anjlok 11,4 persen pada perdagangan Jumat (16/10/2026). Penurunan ini menjadi yang terdalam dalam satu hari sejak Januari 1998. Perdagangan saham sempat dihentikan sementara setelah aksi jual besar-besaran melanda pasar.

Gejolak itu dipicu langkah penyedia indeks global MSCI yang me-warning kemungkinan penurunan status pasar modal Indonesia. MSCI menyoroti persoalan transparansi dan aksesibilitas pasar. Jika penurunan status diberlakukan, saham Indonesia berisiko dikeluarkan dari indeks yang menjadi acuan investor global.

Pada hari yang sama, rupiah sempat melemah hingga Rp 18.070 per dolar AS. Investor asing telah menarik dana dari pasar saham Indonesia. Sementara, ancaman penurunan status oleh MSCI meningkatkan kekhawatiran terhadap potensi arus modal keluar berikutnya.

Tekanan ekonomi juga tercermin dalam persoalan ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 63.789 pekerja terdampak PHK sepanjang Januari-September 2026. Jawa Barat menjadi provinsi dengan gelombang PHK terbanyak, yakni 13.044 orang. Berikutnya Banten dengan 7.733 orang, Jawa Timur 6.154 orang, Jawa Tengah 5.585 orang, dan DKI Jakarta 4.587 orang.

Persoalan ekonomi lainnya terlihat dari antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Bali pada pertengahan Oktober 2026. Sebelumnya, antrean BBM juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. 

Baca juga : Setelah Ini, Siapa Lagi?

Mengenai kinerja dua tahun Prabowo-Gibran, Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadhana mengatakan, Pemerintah terus berupaya memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. 

"Di tengah berbagai kemajuan yang telah dicapai, Pemerintah memahami masyarakat masih menghadapi tantangan. Mulai dari tekanan biaya hidup, kebutuhan akan lapangan kerja yang layak, hingga risiko bencana yang mengancam kehidupan dan mata pencaharian," ucap Kurnia, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/10/2026). 

Karena itu, Pemerintah terus memperbaiki kebijakan dan pelaksanaan program agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Evaluasi terhadap program prioritas juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan. 

"Dua tahun gerak nyata menjadi momentum untuk memastikan setiap kebijakan tidak hanya menghasilkan capaian, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata yang semakin dirasakan masyarakat," jelasnya. 

Ia menegaskan, transformasi bangsa merupakan pekerjaan berkelanjutan yang membutuhkan konsistensi kebijakan. Pemerintah akan melanjutkan program yang telah berjalan guna membenahi berbagai hal yang belum memberikan hasil sesuai harapan.

Baca juga : Buntut IHSG Anjlok, Polri Usut Permainan Di Pasar Modal

“Melalui komunikasi yang terbuka dan mudah dipahami, masyarakat dapat mengetahui kemajuan pembangunan, memahami tantangan yang dihadapi, serta memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan dan pelayanan ke depan,” terang Kurnia. 

Kepuasan Publik

Lembaga survei Parameter Politik Indonesia (PPI) merilis hasil survei terbaru mengenai kepuasan terhadap pemerintah. Hasilnya, 65,4 persen responden puas atas kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

Survei ini dilakukan pada 26 September-6 Oktober 2026 melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dan margin of error plus minus 2,83 persen.

Hasilnya, sebanyak 65,4 persen responden menyatakan puas, dan 32,5 persen responden merasa tidak puas. "Sementara, yang menjawab tidak tahu dan tidak menjawab sebanyak 2,1 persen," papar Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno dalam pemaparan survei secara virtual, Minggu (18/10/2026).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.