Dark/Light Mode

Pemulihan Sumatera Capai 98 Persen, Tetap Waspada Perubahan Iklim

Selasa, 27 Oktober 2026 19:32 WIB
Menko PMK Sugiono dan Mendagri Tito Karnavian membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir Sumatera dalam rapat koordinasi di Jakarta, Senin (26/10/2026). Dok. Kemendagri
Menko PMK Sugiono dan Mendagri Tito Karnavian membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir Sumatera dalam rapat koordinasi di Jakarta, Senin (26/10/2026). Dok. Kemendagri

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah mencatat progres rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak banjir di Sumatera telah mencapai 96–98 persen dari target. Meski infrastruktur dan layanan dasar berangsur pulih, pemerintah mengingatkan potensi banjir susulan seiring tingginya curah hujan menjelang akhir tahun.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Tito Karnavian mengatakan, sebagian besar jalan dan jembatan yang terdampak banjir pada akhir November tahun lalu telah kembali berfungsi.

Perbaikan infrastruktur tersebut dilakukan melalui kerja sama Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta berbagai unsur lainnya. Namun, sejumlah jembatan daerah masih memerlukan penanganan lanjutan karena kembali terdampak bencana susulan.

“Jembatan, jalan rata-rata semuanya sudah fungsional, kecuali beberapa jembatan daerah dan ini dikeroyok semua, baik oleh PU, TNI, Polri semua bergerak,” ujar Tito saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Sumatera, Senin (26/10).

Baca juga : Pendaftaran Magang Nasional Batch 3 Dibuka Hari Ini, Tersedia 70 Ribu Lowongan

Selain infrastruktur, layanan dasar di wilayah terdampak juga berangsur pulih. Aktivitas pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang, yang sebelumnya terganggu akibat timbunan lumpur, kini kembali berjalan.

Layanan komunikasi seluler juga telah pulih, sementara sebagian besar fasilitas kesehatan kembali beroperasi. Meski demikian, enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara masih memerlukan penanganan lebih lanjut.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono mengatakan, pembangunan kembali sekolah yang terdampak serta penyediaan hunian tetap dan hunian sementara berjalan sesuai rencana.

Berdasarkan laporan kepala daerah dan perkembangan di lapangan, realisasi rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak banjir Sumatera telah mencapai 96–98 persen dari target.

Baca juga : Makin Mudah Punya Rumah! Pemerintah Bebaskan BPHTB dan IMB untuk MBR

"Memang, (rehabilitasi dan rekonstruksi) di beberapa tempat harus kita lakukan akselerasi, tapi saya kira semua itu bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan," jelas Sugiono.

Berdasarkan data Satgas PRR per 26 Oktober 2026, banjir pada akhir tahun lalu berdampak pada 53 kabupaten/kota, 498 kecamatan, dan 4.533 desa/kelurahan. Seluruh pengungsi yang sebelumnya berjumlah lebih dari dua juta jiwa kini telah kembali ke rumah atau tempat tinggal lainnya. Dengan demikian, tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda.

Meski menunjukkan kemajuan, pemerintah tetap mewaspadai ancaman banjir susulan. Tito mengingatkan bahwa wilayah terdampak masih berpotensi mengalami banjir seiring tingginya curah hujan menjelang akhir tahun.

Banjir susulan telah terjadi di sejumlah daerah, antara lain Kota Padang, Kabupaten Solok, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kabupaten Aceh Tamiang. Bencana tersebut menyebabkan sejumlah ruas jalan dan jembatan yang sebelumnya diperbaiki kembali mengalami kerusakan.

Baca juga : Catatan Kinerja Dua Tahun Presiden Prabowo

Untuk mengantisipasi kejadian serupa, pemerintah memprioritaskan normalisasi 137 sungai di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini ditujukan untuk mengurangi sedimentasi yang dapat mempersempit aliran sungai dan meningkatkan risiko luapan air ketika hujan deras.

Tito meminta Kementerian PU mempercepat penanganan sungai yang mengalami sedimentasi agar risiko banjir susulan dapat ditekan. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah kerusakan infrastruktur berulang sekaligus menjaga keberlanjutan proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Begitu sedimennya tinggi, ada curah hujan tinggi, dia meluber menjadi banjir. Artinya ada terus susulan-susulan (bencana) dan kita sedang bekerja (menangani itu),” jelasnya.

Pemerintah berharap percepatan pemulihan yang disertai langkah mitigasi bencana dapat menjaga infrastruktur dan layanan dasar yang telah kembali berfungsi, sekaligus mengurangi risiko bagi masyarakat di wilayah terdampak.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.