Raih Gelar Doktor, Ketua KPK Usung Gagasan Atasi Konflik Kepala Daerah-Wakilnya

 Sebelumnya 
Setyo juga menyoroti fenomena hubungan kepala daerah dan wakilnya yang kerap terbentuk melalui kalkulasi politik atau kepentingan elektoral semata.

"Dalam praktiknya, terdapat fenomena bahwa hubungan kerja tersebut sering disebut sebagai "kawin paksa", suatu keterikatan politik yang lebih didorong oleh kalkulasi elektoral dan pertimbangan vote getter daripada keselarasan visi, kompetensi dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah," bebernya.

Kondisi tersebut berpotensi memunculkan rivalitas politik, fenomena matahari kembar, hingga disharmoni ketika pemerintahan dikendalikan dua figur dari latar belakang partai politik berbeda.

Bentuk Lembaga Mediasi Pemda untuk Selesaikan Perselisihan 

Baca juga : Ketua KPK Setyo Budiyanto Raih Gelar Doktor

Gagasan lainnya yang ditawarkan Setyo adalah pembentukan Lembaga Mediasi Pemerintahan Daerah sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

"Promovendus juga mengusulkan pembentukan lembaga mediasi pemerintah daerah sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah," ungkapnya.

Setyo menjelaskan, lembaga tersebut dirancang menjadi forum penyelesaian konflik yang sistematis dan terlembaga sebelum perselisihan berkembang menjadi persoalan lebih luas yang dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Baca juga : Diperiksa 5 Jam, Nusron Berinisiatif Datangi KPK

Menurut Setyo, konflik hubungan kerja antara kedua pejabat tersebut tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan personal.

Diperlukan mekanisme institusional yang dapat memfasilitasi penyelesaian berdasarkan kejelasan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing.

Di akhir pemaparannya, Setyo mengakui disertasi yang disusunnya masih memiliki kekurangan.

Baca juga : KPK Belum Putuskan, Akan Jemput Nusron Atau Tidak

Namun, ia berharap gagasan yang ditawarkan tidak hanya berhenti sebagai kajian akademik atau law in the book, melainkan dapat diterapkan dalam praktik pemerintahan atau law in action.

"Artinya, dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum dan kebijakan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia," tandasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.