Pengawasan Tak Jelas, Akademisi Usulkan Kartu Pra-Kerja Dialihkan ke Bantuan Sembako

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengajar Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, menyarankan ke Presiden Jokowi untuk segera mengevaluasi pelaksanaan program Kartu Pra-Kerja. Pasalnya, pelaksanaan pelatihan program senilai Rp 5,6 triliun tersebut disinyalir bermasalah.

Emrus menyampaikan, program Kartu Pra-Kerja menuai kritik publik karena sejak awal kental dugaan konflik kepentingan. Terlebih, penunjukan langsung terhadap salah satu mitra pelatihan, yaitu Ruangguru, terjadi saat seorang pemimpinnya, Belva Syah Devara, masih menjabat Staf Khusus Milenial Presiden.

Baca juga : Pamerkan Tersangka Korupsi, Ketua KPK: Demi Timbulkan Rasa Keadilan

Dia juga mempertanyakan pengawasan program ini. “Ada enggak pengawasan pada program ini? Kontrol proses dan kualitas pelatihannya karena bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan saat pelaksanaannya,” ujar Emrus, Kamis (30/4).

Direktur Eksekutif Emrus Corner itu mengungkapkan, sulit memastikan program pelatihan Program Pra-Kerja berjalan efektif sesuai standar kualitas dan kebutuhannya. Karena itu, lebih baik jika program tersebut dialihkan menjadi bantuan dalam bentuk lain, seperti sembako atau penanaman tanaman bahan pangan alternatif.

Baca juga : Nasdem Usulkan RUU Cipta Kerja Diubah Jadi RUU Kemudahan Investasi

Emrus lalu mempertanyakan efektivitas dari program tersebut untuk masyarakat. Jika materi-materi yang diberikan mirip dengan konten-kontek gratis yang tersebar di internet, tentu hasilnya tidak akan maksimal. Apalagi, evaluasinya hanya dengan ujian yang mirip dengan tes di sekolah. Dia menegaskan, sayang rasanya jika pelatihan keterampilan hanya ujian soal pilihan ganda tanpa ujian praktik. 

“Pelatihan Prakerja itu pertanggungjawabannya bagaimana? Kompetensi dan keterampilan yang diperoleh masyarakat sudah sesuai enggak dengan anggaran yang digelontorkan pemerintah?” ungkap Emrus.

Baca juga : Pertamina Salurkan 6.643 Paket Bantuan Bagi Pekerja Informal Perempuan

Karena itu, dia kembali mengusulkan agar program itu dibatalkan. “Kalau ternyata tidak efektif, tidak signifikan manfaatnya, batalkan saja. Alihkan uangnya untuk bantuan ekonomi yang lebih bermanfaat,” sambung Emrus. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.