Ombudsman: Anggaran Kartu Prakerja Sebaiknya Dialihkan ke BLT

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Ombudsman, Ahmad Alamsyah Saragih menyarankan, anggaran program pra kerja dialihkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pasalnya di tengah pandemi Corona, rakyat lebih membutuhkan uang tunai dibandingkan pelatihan kerja.

Menurutnya, jumlah BLT yang akan diturunkan pemerintah sebanyak Rp 600 ribu per keluarga untuk keluarga miskin, tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup selama sebulan. Idealnya, kata dia, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp 1,2 juta per bulan. 

Baca juga : Menkeu Klaim Anggaran Aman Jika Dilockdown

Rinciannya, Rp 600 ribu untuk pemenuhan kebutuhan pokok, Rp 600 ribu lainnya sebagai uang alternatif. "Memang konsumsi rata-rata penduduk di Indonesia itu berkisar pada Rp 1 juta sekian," tuturnya.

BLT, menurut Alamsyah, juga harus diberikan bagi karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). "Kalau misal mereka di rumah ditangguhkan Rp 1,2 juta misalnya, itu kan membantu," ujar Alamsyah. 

Baca juga : Agar Masalah Banjir Kelar, Pemprov DKI Sebaiknya Kebut Pembebasan Lahan

Nantinya setelah pandemi berakhir dan memasuki masa pemulihan, Kartu Pra Kerja baru tepat diimplemetasikan. Saat itu, masyarakat membutuhkan pelatihan untuk memasuki masa kerja seperti biasanya. "Kalau diimplementasikan sekarang menurut saya itu tidak rasional," tandasnya. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.