Pilkada ‪9 Desember‬ Diprediksi Ditunda 

RM.id  Rakyat Merdeka - Mantan Wakil Ketua DPRD Maluku Tenggara Gerry Hukubun memprediksi Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan 9 Desember ditunda kembali.

Gerry memaparkan, pemerintah, DPR dan penyelenggara pilkada memang sudah menyepakati Pilkada 9 Desember 2020 dari sebelumnya September tahun ini. Penundaan itu dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia.

Apalagi, belum ada solusi obat atau vaksin yang pasti untuk virus ini. Andaikata vaksin atau obat dapat ditemukan, kata dia, pendistribusiannya tetap akan membutuhkan waktu.

“Artinya, kita masih hidup dibayang-bayang pandemi ini dalam beberapa bulan ke depan,” ujar Anggota Dewan Kehormatan Partai Hanura ini.

Sementara, solusi utama untuk melawan Covid-19 sejauh ini dengan menjaga jarak demi meminimalisir penyebarannya.

Baca juga : PLN Genjot Pembangunan Transmisi Di Kalimantan Barat

Nah, jika berbicara tentang pilkada, lanjut Gerry, berarti berbicara tentang mengumpulkan massa dan dukungan sebanyak mungkin. Sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat kontras jika tetap dilakukan 9 Desember 2020.

Bagaimana jika akhirnya gelombang kedua Covid-19 betul-betul terjadi. Maka, kegiatan pilkada tidak akan berjalan dengan baik dan maksimal. “Sehingga prediksi saya, pilkada akan kembali ditunda,” tukas politisi muda Hanura ini.

Gerry beranggapan, mau dibuat standar seperti apa pun, karakter masyarakat Indonesia berbeda. Apalagi dalam hal berkompetisi. Pastinya paslon berharap bisa mengumpulkan orang sebanyak mungkin.

Kalau sekarang diberi larangan nggak boleh kampanye atau kampanye hanya terbatas, bagaimana caranya itu dilakukan di daerah. Mungkin sekarang pemerintah belum terlalu panik, tapi nanti satu dua bulan jika drastis lagi peningkatan yang terpapar virus ini, dia yakin kepanikan itu akan menjadi pertimbangan.

Gerry menyebut, di daerah masih sangat rawan karena fasilitas kesehatan dan rumah sakit juga sangat minim. “Pilkada itu bukan masalah ketika nyoblos, tapi pada waktu kampanyenya,” tegas dia.

Baca juga : Tangani Covid-19, Porsi Peran Wapres Perlu Diperbesar

Soal pejabat sementara (Pjs) atau pelaksana tugas (Plt) yang dianggap tidak maksimal jika pilkada terlalu lama ditunda, menurut Gerry, sebenarnya tak ada bedanya kepala daerah terpilih dengan Pjs atau Plt.

“Siapa yang bisa menjamin kepala daerah bisa lebih baik dibanding Pjs atau Plt,” ujarnya.

Sebab itu, daripada pilkada dipaksakan, kondisi bisa lebih parah lagi. Apalagi Covid-19 ini bukan hanya bencana alam, tapi pandemi yang artinya terjadi secara global.

Virus ini memang belum tahu kapan akan berakhir. Tapi jika bicara dua tahun ke depan, minimal sudah ada solusi, apa cara yang tepat untuk menghadapi situasi ini. Orang Indonesia  juga sudah terbiasa dan lebih siap.

 “Tapi kalau tahun ini, saya rasa belum siap,” pungkas Gerry yang juga aktif di sektor ekonomi dan diplomasi luar negeri. [WHY]

Baca juga : Galang Dana Perangi Covid-19, Formula E Gelar Balapan Virtual

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.