Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Jumlah kasus positif virus corona di Indonesia terus bertambah. Terhitung hingga Rabu (13/5), ada 15.438 kasus positif ditemukan di seluruh Indonesia. Dengan terus bertambahnya kasus, banyak pihak melontarkan kritik dengan menyebut penanganan yang dilakukan pemerintah kurang banyak.
Pengamat politik Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto melihat, dalam kondisi saat ini, juga muncul kesan bahwa distribusi peran antara Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin kurang terasa. Sebaliknya, muncul sosok-sosok lain, seperti menteri-menteri yang kadang bertindak overacting.
“Saya melihat penanganan bencana yang dilakukan pemerintah memang kurang melibatkan Wapres dalam pelaksanaannya. Sehingga kesan distribusi peran antara Presiden dan Wapres tidak terasa. Justru yang mendapatkan banyak peran adalah menteri senior seperti Luhut (Menko Maritim dan Investasi, Luhut Panjaitan),” kritiknya, Rabu (13/5)
Baca juga : MPR Minta Kesiapan Faskes di Daerah
Pengamat Politik Universitas Bosowa (Unibos) Makassar Arief Wicaksono menambahkan, akibat minimnya ruang bagi Wapres, penanganan Covid-19 berjalan kurang baik. Untuk itu, dia menyarankan agar tata kelola penanganan Covid-19 diatur ulang. Peran Wapres harus lebih besar.
“Nampaknya tata kelola penanganan Covid-19 ini memang perlu diatur ulang. Dulu Wapres sempat melaksanakan tugasnya yaitu memonitoring atau mengevaluasi penanganan Covid-19 di daerah, tapi akhirnya semua dikembalikan lagi ke daerah. Jadi, tidak ada yang berjalan dengan baik. Belum lagi Presiden dengan para menterinya yang mengeluarkan regulasi yang sering bertentangan,” kata Arief.
Pengamat Politik Unismuh Makassar Andi Luhur Prianto turut bicara. “Ini soal relasi dan soal power sharing dalam kepemimpinan Jokowi-MA (Ma’ruf Amin). Idealnya kan Pak Kiai MA juga mendapat peran yang proporsional. Tetutama di peran-peran kultural untuk yang menjangkau komunitas-komunitas di masa pandemi seperti ini,” ucapnya.
Baca juga : Lima Pasien Covid-19 Tewas Dalam Kebakaran di RS St. Petersburg, Rusia
Imbas dari pembagian itu, kata Andi, di struktur gugus tim Covid-19, peranan Wapres belum kelihatan. Padahal, idealnya ia bisa hadir meretas kebuntuan dan kekacauan komunikasi kebijakan pemerintah. Wapres bisa menjembatani kepentingan sektoral institusi K/L dalam penanggulangan wabah.
“Pun sama halnya dalam aktivitas sosial-keagamaan di tengah wabah. Sangat sulit kita menemukan Wapres bisa hadir membangun kontak dengan komunitas-komunitas terdampak bencana. Atau menggalang solidaritas menghadapi bencana. Peran-peran kultural yang sangat penting ini seharusnya dilakukan seorang Wapres,” tandasnya.
Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio memberikan untuk perbaikan. Menurutnya, dalam kondisi sekarang, sosok Ma’ruf Amin sangat dibutuhkan dalam hal keilmuan maupun pengalamannya memimpin organisasi besar seperti MUI dan PBNU.
Baca juga : Tangani Covid-19, Ichitan Serahkan Bantuan Buat Pedagang Keliling
“Masukan Wapres harus didengarkan. Terlepas dari itu, sebagai orang yang lebih senior, ruang diskusi juga harus dibuka untuk Pak Kiai. Mungkin saja keduanya sudah melakukannya selama ini, tetapi publik belum melihat itu,” ulas Hendri. [USU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
