Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
RM.id Rakyat Merdeka - Aliansi Peduli Papua Penuh Damai (Papeda) meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghentikan proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Madya Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua tahun 2020.
Ketua Papeda, Mega Keliduan Korea menemukan, dugaan proses seleksi jabatan Sekda tidak berlangsung secara transparan dan profesional. Seleksi juga berpotensi tinggi menimbulkan konflik di masyarakat Papua yang berasal dari berbagai latar belakang suku/wilayah adat.
Mega bilang, proses seleksi yang saat ini menyisahkan tiga nama calon dan menunggu penetapan presiden tersebut tidak layak untuk dilanjutkan dan karena itu meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menghentikan proses ini serta melakukan investigasi internal terkait kinerja Tim Panitia Seleksi.
Baca juga : Singapura Sakit, Kita Bisa Ketularan
Aliansi Papeda setidaknya menemukan ada beberapa kejanggalan dalam proses Seleksi Sekda Papua Tahun 2020. Pertama, Proses Seleksi Sekda Papua tidak sesuai dengan petunjuk teknis sehingga berdampak pada tidak tertibnya pelaksanaan seleksi.
Kedua, saat proses seleksi berlangsung salah seorang peserta ada yang hanya diuji oleh 5 orang panelis dari yang seharusnya diuji oleh 7 orang panelis seperti peserta-peserta lainnya. Hal ini tentu saja aneh dan janggal sebab berdampak pada nilai yang diperoleh peserta.
Ketiga, proses seleksi tidak transparan dan diduga kuat Pansel sudah mengarahkan pilihan pada calon tertentu. Tidak transparannya proses seleksi ini bisa diendus dari tidak jelasnya parameter penilaian untuk para calon yang mengikuti seleksi.
Baca juga : PBSI Home Tournament, Ajang Seleksi Ganda Putri Menuju Ajang Resmi
Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, pihaknya merekomendasikan: pertama, meminta Gubernur Papua Lukas Enembe dan Menteri Dalam Negeri untuk menghentikan proses ini sambil melakukan evaluasi atas kinerja Pansel yang tidak professional dan sarat nepotisme.
Kedua, meminta Presiden atau Menteri Sekretaris Negara untuk tidak memproses lebih lanjut penetuan Sekda Papua karena proses seleksi yang tidak transparan ini sudah menjadi isu liar di publik Papua yang berpotensi kuat menimbulkan konflik.
Ketiga, jabatan Sekda adalah jabatan strategis dan karena itu harus diisi oleh figure yang memang memiliki kapasitas baik intelektual maupun integritas moral. Sayang sekali jika sekda Papua yang akan terpilih nanti hanya menjadi alat penyalur kepentingan segelintir orang di Papua. Ini tidak boleh terjadi. [DIR]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya