RM.id  Rakyat Merdeka - PT Kereta Api Indonesia (KAI) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melonggarkan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) bagi penumpang kereta jarak jauh Jakarta-Bandung.

Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo menilai, pergerakan masyarakat dari Jakarta ke Bandung cukup tinggi. Menurutnya, pemberlakuan SIKM justru membuat mobilitas itu tidak efektif dan efisien. 

Berita Terkait : Anis Matta : Indonesia Jangan Sampai Kehilangan Mimpi

Karena, keberadaan syarat SIKM justru membuat orang yang ingin berpergian dari Bandung ke Jakarta atau sebaliknya kerepotan. Tak hanya itu, keberadaan syarat tersebut juga berpotensi membuat masyarakat mengalihkan pilihannya ke transportasi jalan darat akibatnya kemacetan terjadi.

Didiek mengaku telah melayakan surat. Bukan hanya ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tapi juga ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gugus Tugas.

Berita Terkait : Soal Reklamasi Pulau H, MA Menangkan Gubernur DKI

"Kami kirim surat ke Gubernur, Kemenhub, BUMN, Pak Doni Monardo mohon diberikan keleluasan Jakarta-Bandung nanti kita lihat evaluasinya," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X, Jakarta, Selasa (7/7).

Selama ini, kata Didiek, penumpang yang tak memiliki SIKM dari arah Bandung selalu terjaring razia oleh petugas di wilayah DKI Jakarta. Padahal, operasional KA jarak jauh dari Bandung tak mewajibkan SIKM sebagai syarat pembelian tiket kereta api.

Baca Juga : Bos Garuda: 300 Karyawan Pilih Pensiun Dini

"Kami diinstruksikan Menhub jalankan Argo Parahyangan Bandung-Jakarta. Beroperasi di Jakarta terkena peraturan gubernur. Padahal KAI sangat ketat menerapkan aturan protokol kesehatan," ucapnya. [KPJ]