Menko PMK Dukung Percepatan Penanganan Banjir Bandang Luwu Utara

RM.id  Rakyat Merdeka - Bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel), 13 Juli lalu mengakibatkan puluhan rumah hanyut dan terendam lumpur, sejumlah fasilitas umum (fasum) rusak, bahkan hingga menimbulkan korban jiwa.

Sampai hari ini, tercatat 38 orang meninggal dengan 4 orang belum teridentifikasi. Sedangkan 10 orang masih dalam pencarian, 106 orang luka-luka, dan 1.755 orang masih tinggal di pengungsian.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan agar pemerintah daerah segera mempercepat penanganan banjir bandang dengan melibatkan seluruh pihak, termasuk BNPB dan kementerian/lembaga terkait lainnya.

"Mengenai rencana dari tahap-tahap apa yang akan ditempuh, mulai tanggap bencana sampai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, saya mohon ini betul-betul dimatangkan. Kalau itu bisa dipercepat akan lebih baik," ujarnya saat Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Banjir Bandang Kabupaten Luwu Utara di Kantor Bupati Luwu Utara, Sulsel, Jumat (31/7).

Baca juga : PGN Dukung Pemulihan Perekonomian Nasional

Menurut Menko PMK, pembangunan hunian sementara (huntara) yang rencana akan dibangun di lokasi pengungsian Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sebaiknya langsung dialihkan untuk pembangunan hunian tetap (huntap).

Untuk sementara, korban terdampak banjir bandang yang saat ini tinggal di pengungsian akibat rumah rusak atau pun tenggelam akan diberikan bantuan dana sewa rumah. Rumah sewa tersebut dapat dijadikan tempat tinggal sementara sembari menunggu proses pembangunan huntap.

"Daripada membuang waktu saya kira bisa langsung dibangun huntap karena lokasi huntara juga sama dengan lokasi huntap yang akan dibangun. Tenaganya tetap tapi pekerjaannya berubah, toh lama atau cepat anggarannya sama saja," ucap Menko PMK.

Selain pembangunan huntap, percepatan pembangunan infrastruktur dan fasum juga harus diutamakan. Data menunjukkan kerusakan infrastruktur, meliputi Kerusakan jalan sepanjang 51.755 km, jembatan 985 m, irigasi 3 unit, drainase 43.688 m, jaringan transmisi PDAM 2.305 meter, jaringan distribusi PDAM 4.470 meter, sambungan rumah 1.200 meter.

Baca juga : Kementan Dorong Penerapan Standar Mutu Hortikultura

Selain itu, termasuk fasilitas ibadah 25 unit, kantor pemerintahan 10 unit, faskes 3 unit, dan fasilitas pendidikan 25 unit.

"Pembangunan infrastruktur dan fasum harus segera ditangani dan mohon segera didata dan diverifikasi kekurangannya apa saja untuk mempercepat pemulihan. Karena pembangunan infrastruktur ini akan menentukan pembangunan atau pemulihan yang lain," cetusnya.

Ia pun meminta agar penerapan protokol kesehatan tetap dilakukan secara ketat, terutama di pengungsian. Hal tersebut untuk menjaga agar lokasi pengungsian tidak akan menjadi kluster baru penularan Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui dinas kesehatan selain memberikan obat dan vitamin juga agar dapat melakukan pemeriksaan suhu dan bila perlu rapid test bagi para pengungsi maupun pengunjung.

"Mohon sebelum terjadi ini bisa kita antisipasi. Trauma healing juga agar dipisah jangan terlalu banyak, sebaiknya di luar ruangan karena kita tahu sekarang ini penularan covid banyak terjadi di ruangan tertutup, ber-AC dan kurang ventilasi," pungkasnya.

Baca juga : Menkumham: Pengadaan Barang Jasa Harus Akuntabel Dan Transparan

Hadir dalam rakor Bupati Luwu Utara, Wakil Gubernur Sulsel, Sestama BNPB, Pejabat Eselon 1 K/L terkait, Wakapolda Sulsel, Staf Ahli Pangdam Kodam XIV Hasanuddin, dan OPD Pemkab Luwu. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.