Menkumham: Pengadaan Barang Jasa Harus Akuntabel Dan Transparan

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly membuka Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), di Graha Pengayoman, Kompleks Kemenkumham, Rabu (29/07). 

Rakor digelar untuk meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa, yang diikuti secara daring oleh 262 peserta dari Kanwil Kemenkumham di beberapa daerah.

Dalam sambutannya, Yasonna menegaskan, bahwa pengadaan barang dan jasa di Kemenkumham harus akuntabel dan transparan. 

Hal itu sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa di kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah.

Baca juga : Ketahanan Nasional Harus Dituntaskan dengan Vaksin

“Dunia telah berubah, kita harus menuju perubahan yang lebih baik. Arahan dari Bapak Presiden untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa kita menjadi lebih baik ke depannya,” kata Yasonna.

“Secara bertahap kita meninggalkan praktek lama. Kita harus menuju percepatan pelayanan dengan transparansi, dengan profesionalitas yang baik, sehingga pertanggungjawaban rupiah demi rupiah keuangan negara betul-betul dapat kita lakukan,” sambung Pria kelahiran Sorkam, Tapanuli Tengah, tersebut.

Untuk mewujudkan itu, Yasonna meminta seluruh jajaran Kemenkumham solid dan bekerja sama. 

Dia yakin, potensi pelanggaran akan mengecil jika disiapkan sistem yang baik dengan sumber daya manusia yang berintegritas.

Baca juga : Kemenpora : Pemain Liga 1 Harus Lakukan Tes PCR, Bukan Rapid Test

“Kalau sistemnya baik, paling tidak mengurangi potensi-potensi pelanggaran. Kalau prosesnya baik, hasilnya pasti baik. Kalau proses amburadul, hasilnya pasti amburadul,” ungkap Yasonna.

“Pola-pola lama, cara-cara lama kita tinggalkan. Kami bersyukur Kemenkumham sudah menapaki itu. Dari segi indikator laporan keuangan oleh BPK, kita memperoleh WTP lima kali berturut-turut, itu kerja keras kita semua,” ujarnya.

Kepala Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto memuji proaktif Kemenkumham dalam memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa.

“Ini suatu langkah yang sangat proaktif dan menjadikan pengadaan barang dan jasa sebagai suatu yang strategis, center of exellence,” ujar Roni.

Baca juga : Beras Jangan Sampai Langka Dan Mahal Ya

“Tentunya juga dengan pembinaan SDM yang berintegritas,” sambung Roni. [DIR]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.