Sayang, Kabareskrim Digoyang Isu Agama

 Sebelumnya 
Namun, ada faktor-faktor lain yang juga dipertimbangkan. Yakni, resistensi dari masyarakat atau catatan-catatan yang pernah ada. Tetapi Stanislaus menyatakan, kewenangan memilih Kapolri ada di tangan Presiden Jokowi. “Siapa pun yang dicalonkan tentu sudah dikalkulasi dengan cermat oleh Presiden,” tandasnya. 

Anggota Kompolnas Poengky Indarti menegaskan, identitas agama tidak menjadi syarat untuk menjadi calon Kapolri. Pasal 11 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebut, calon Kapolri adalah perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier. Dalam undang-undang tersebut, tak ada syarat yang secara eksplisit menyebutkan seorang calon Kapolri mesti berasal dari agama tertentu. 

Baca juga : Djoko Tjandra Tidur Beralas Kasur Tipis

“Tolong dibaca,” ujarnya. “Kami dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden tetap berpegang pada aturan Undang-Undang Polri,” imbuh Poengky. 

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai, terlalu prematur jika penangkapan Djoko Tjandra dikaitkan dengan pencalonan Listyo sebagai Kapolri. “Terlalu prematur bila hanya berlandaskan prestasi yang satu ini,” beber Emrus. 

Baca juga : Penangkapan Djoko Tjandra Bukti Polri Sangat Kompak

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane juga punya pendapat serupa. “Ada saja pihak-pihak yang mengaitkan penangkapan Djoko Tjandra dengan bursa calon Kapolri, padahal hal itu tidak ada kaitannya dan situasinya jauh panggang dari api,” tegasnya. 

Sebaiknya, kata Neta, semua pihak bersabar menunggu momentum pergantian Kapolri. Dalam penilaian Neta, urusan pergantian pucuk pimpinan Korps Bhayangkara itu baru dilakukan setelah Presiden Jokowi merombak Kabinet Indonesia Maju. 

Baca juga : Malam ini, Bareskrim Serahkan Djoko Tjandra Ke Kejaksaan Agung

Bagaimana dengan DPR? Para anggota Dewan hanya memuji kinerja Listyo dan jajarannya membawa pulang Djoko Tjandra. Namun, tak mau menilai layak tidaknya dia menjadi Kapolri. “Itu kewenangan Presiden, kami tak mau mendahului,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, semalam. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.