Jika Demokrasi Tak Jalan Pemerintahan Bisa Jatuh

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) kasih warning soal kehidupan berdemokrasi. Pesan JK kali ini cukup serius, karena ada kaitan dengan nasib pemerintahan. Menurut JK, kalau demokrasi tak jalan, pemerintahan bisa jatuh.

Pernyataan JK ini disampaikan saat menjadi narasumber di acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI, kemarin. Acara yang digelar virtual dan mengangkat tema “Menjaga NKRI Mengkokohkan Demokrasi” itu dihadiri Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al Jufri dan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu serta kader PKS seluruh Indonesia.

Awalnya, JK menyinggung indeks demokrasi Indonesia yang menurun versi survei The Economist Intelligence Unit (EIU). Hasil yang dicapai itu, membuat demokrasi di Indonesia berada di bawah Timor Leste, negara kecil bekas bagian dari Indonesia.

Baca juga : Susi Ngakak Dan Kasih Jempol

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini mengatakan, kunci utama berjalannya demokrasi apabila Pemerintah memposisikan hak dan kewajiban yang sama. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

“Demokrasi menurun jika hal-hal objektif tidak sesuai dengan dasar-dasar demokrasi yang kita ketahui,” kata JK.

Padahal, ketika demokrasi tidak jalan, lanjut JK, maka bisa berimbas pada jalannya roda pemerintahan. Contohnya, Presiden ke-2, Soeharto yang jatuh setelah berkuasa selama 32 tahun, karena demokrasi yang tidak berjalan baik.

Baca juga : Pemerintah Dan BI Fokus Kawal Stabilitas Pangan

Gagalnya demokrasi di era Soeharto membuat stabilitas politik dan ekonomi akhirnya berantakan. Akhirnya, rakyat bergejolak. “Kita lihat pas Orba, Pemerintah jatuh pada saat demokrasi tidak berjalan dengan baik,” ungkapnya.

PKS sebagai partai yang selama 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi berada di luar pemerintahan, lanjut JK, harus mampu menjalankan fungsi check and balances dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Terlebih, Jokowi telah memberikan lampu hijau kepada siapapun untuk mengkritik Pemerintah.

Permasalahannya, kata JK, di era sekarang, menjalankan kritik itu tidak mudah. “Bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita,” kata mantan Ketum Partai Golkar ini.

Baca juga : Ini 5 Langkah Strategis Pemerintah Dan BI Jaga Inflasi

Hal yang sama juga disampaikan Ahmad Syaikhu. Presiden PKS ini mengaku penerapan demokrasi di Tanah Air menyusut tajam. Terendah selama 14 tahun. Masuk kategori cacat demokrasi. “Penurunannya hingga mentok di skor 6,3. Indonesia masuk dalam kategori cacat demokrasi,” kata Syaikhu.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.