Jika Demokrasi Tak Jalan Pemerintahan Bisa Jatuh

 Sebelumnya 
Dia mencontohkan kondisi penegakan hukum yang sangat sensitif terhadap kritikus Pemerintah. Bagaimana sejumlah kasus penegakan hukum terlalu runcing kepada rakyat kecil, tetapi oknum yang menjadi provokator dan rasialis, seakan kebal hukum. “Substansi demokrasi adalah terwujudnya rasa keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tanya mantan Wakil Wali Kota Bekasi itu.

Dihubungi terpisah, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menegaskan, menjaga demokrasi menjadi tanggung jawab bersama. Bukan satu atau dua pihak, ataupun Pemerintah sendiri.

“Pemerintah dan kita semua punya tanggung jawab untuk menyehatkan demokrasi,” kata legislator yang duduk di Komisi II DPR itu, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : Susi Ngakak Dan Kasih Jempol

Masyarakat sudah cerdas. Mengetahui mana Pemerintah yang menjalankan demokrasi dengan baik. Justru sebaliknya, jika Pemerintah tidak menjalankan demokrasi dengan baik, maka akan ditinggal rakyatnya. “Pemerintahan tidak akan efektif. Kita sudah mulai lampu kuning karena masuk kategori demokrasi yang sakit,” tekan Mardani.

Namun, Ketua DPP NasDem, Willy Aditya berkelit, menurunnya indeks demokrasi tidak hanya terjadi di Indonesia. Tapi juga di berbagai belahan negara dunia. Ada banyak peristiwa yang terjadi di sejumlah negara yang menjadi penyebab turunnya demokrasi.

“Demokrasi bukanlah sesuatu yang statis dengan nilai yang terus ajeg. Demokrasi adalah proses yang manusiawi sekali, di mana dia akan terus memperbaiki diri,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : Pemerintah Dan BI Fokus Kawal Stabilitas Pangan

Pernyataan Willy dibenarkan Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie. Menurutnya, trend kualitas dan integritas demokrasi di seluruh dunia memang sedang menurun. Sebelum maupun saat pandemi. Termasuk yang dirasakan di Indonesia.

“Tapi untuk menyatakan Pemerintah pasti akan jatuh, menurut saya tidak terlalu tepat,” ujar Jimly kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Senator asal DKI Jakarta ini menegaskan, menjatuhkan Presiden di era sekarang, tidak mudah. Pergantian Presiden paling mudah yakni lewat proses pemilu. Apalagi, Undang-Undang tentang impeachment dibuat untuk melindungi Presiden dari ancaman “majority rule” di DPR dan MPR.

Baca juga : Ini 5 Langkah Strategis Pemerintah Dan BI Jaga Inflasi

Artinya, prosedur memberhentikan Presiden lebih sulit proses dan syarat-syaratnya daripada perubahan Undang-Undang Dasar 1945. “Padahal tata cara perubahan konstitusi saja sudah sangat sulit,” tegas eks Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Jimly mengaku tidak setuju jika Soeharto dianggap jatuh karena matinya demokrasi. Lebih tepatnya, ujar Jimly, karena krisis ekonomi yang parah dan terlalu lama berkuasa. Sedangkan Jokowi baru dua periode. Tentu historinya berbeda. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.