PANDI dan Kemenkumham Perkuat Kerja Sama Lindungi Pengguna Domain

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) memperkuat kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini demi melindungi kekayaan intelektual bagi pengguna nama domain internet di Indonesia.

Pendaftaran nama domain bersifat first come first serve (siapa cepat siapa dapat) sehingga berpotensi memunculkan perselisihan. Karena itu, ujar Ketua PANDI, Yudho Giri Sucahyo, kerja sama PANDI dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham sangat penting untuk memaksimalkan perlindungan merek dan nama domain.

"Sebelumnya, PANDI telah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal AHU (Administrasi Hukum Umum) Kemenkumham dan sudah berhasil memfasilitasi pengecekan domain secara otomatis pada sistem AHU dan sebaliknya," kata Yudho dalam pernyataan pers, dikutip Minggu (14/2/2021).

Baca juga : ASN Kudu Jadi Contoh Dong...

PANDI berharap, hal yang sama bisa dilakukan bersama Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham. "Hal yang sama tentunya kita bisa wujudkan terkait KI (kekayaan intelektual)," katanya.

“Banyak kasus publik dan deface (yang dijadikan sebagai phishing) yang bersinggungan dengan merek. Ketika mereka bertindak negatif, kita bisa memfasilitasi dalam perlindungan kekayaan intelektual dan kekayaan intelektual secara digital (domain),” Sekretaris PANDI, Teddy Affan Purwadi.

Sementara Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Freddy Harris menegaskan pentingnya pelayanan DJKI yang semakin cepat. “Kalau ada orang yang belanja secara daring dapat dalam hitungan menit, ya pemerintah juga harus seperti itu. Kami sangat senang PANDI dapat melakukan sosialisasi bersama, karena domain akan berhubungan dengan merek. Tidak itu saja, ini juga berhubungan dengan copyright (hak cipta)," ujarnya.

Baca juga : Rakornis, Kemhan Perkuat Kebijakan Strategis Pertahanan

Freddy juga mengatakan, UMKM yang mendaftarkan merek sekarang semakin banyak. Bahkan, secara umum pendaftaran di DJKI, meningkat hampir 40 persen. Hal itu selaras dengan data PANDI, di mana pendaftaran nama domain meningkat hingga 37 persen pada 2020.

“Kita bisa lihat apakah yang daftar nama domain sama dengan yang daftar merek. Dari sini kita bisa melihat melalui big data. Harapan kami, tolong diperpanjang kerja sama ini," jelasnya.

PANDI dan DJKI Kemenkumham pun kemudian menandatangani perpanjangan kerja sama. Kerja sama ini diharapkan dapat mengizinkan pihak terkait untuk melakukan pengecekan ketersediaan dan pendaftaran merek pada alur pendaftaran nama domain di PANDI maupun sebaliknya.

Baca juga : Nurhadi Bantah Terima Fee Pengurusan Perkara Harta Gono-Gini di MA

Pihak terkait juga bisa mengecek ketersediaan pendaftaran nama domain pada alur pendaftaran merek di DJKI Kemenkumham. [RSM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.