Dark/Light Mode

Banyak Polisi Tersangkut Narkoba, Ancaman Hukuman Mati Tak Bikin Takut

Selasa, 23 Februari 2021 15:37 WIB
Kapolsek Astanaanyar Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi. (Foto: Ist)
Kapolsek Astanaanyar Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Tertangkapnya Kapolsek Astanaanyar Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi beserta 11 anggotanya atas dugaan penyalahgunaan narkotika menambah deretan aparat kepolisian yang tersangkut kasus narkotika.

Padahal sebagai penegak hukum, Kompol Yuni mengetahui beratnya sanksi hukum bagi pelaku kejahatan narkotika, salah satunya hukuman mati.

Staf penanganan kasus LBH Masyarakat Aisya Humaida mengatakan, ada beberapa hal yang seharusnya menjadi perhatian dalam menyikapi tindak pidana narkotika.

Baca Juga : Gerakan Kudeta Ngajak Pengurus KLB, Bakomstra Demokrat: Salah Alamat!

"Pertama, ancaman hukuman mati tidak membuat orang jera melakukan tindak pidana narkotika," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (23/2).

Di era Presiren Jokowi, sudah digelar tiga gelombang eksekusi mati dengan total 18 terpidana, di mana semuanya berasal dari tindak pidana narkotika.

"Jika pernyataan keras ini membuat orang lain takut melakukan tindak pidana narkotika, seharusnya tren pelanggaran narkotika menurun," sebut Aisya.

Baca Juga : Kalau Dapat Hunian Layak, Warga Kebon Pala Siap Direlokasi

Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2020, narkotika adalah tindak pidana terbanyak dengan total 51.107 kasus. Di saat bersamaan, peredaran gelap narkotika tetap berlansung.

Pengacara publik LBH Jakarta, Shaleh Al Ghifari menuturkan, praktik penangkapan yang menggunakan teknik undercover buying dan controldelivery, seperti yang termuat dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika, melegalkan penegak hukum untuk melakukan metode penjebakan.

"Kedua teknik ini memposisikan kelompok rentan seperti perempuan, yang terlibat tindak pidana narkotika, sebagai rantai yang terbawah dan paling berisiko, tanpa bisa menangkap dan menemukan siapa pengedar sebenarnya," terangnya.

Baca Juga : KPK Imbau Manajemen RS Tidak Potong Insentif Nakes

Pihaknya meminta aparat menghentikan kriminalisasi terhadap pengguna narkotika. Sebab kebijakan tersebut dapat melumpuhkan pendekatan kesehatan.

"Hukuman pidana penjara turut menjauhkan upaya pemulihan persoalan adiksi yang dialami. Padahal pemulihan adiksi merupakan instrument utama dalam penanggulangan narkotika," tandasnya. [OSP]