Seknas Jokowi: Jangan Tarik-tarik Presiden Seolah Terlibat

RM.id  Rakyat Merdeka - Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi menegaskan Presiden Jokowi jangan dilibat-libatkan atau ditarik-tarik dalam urusan internal Partai Demokrat. Bagaimanapun, konflik internal Partai Demokrat saat ini tidak ada irisan langsung dengan presiden.

Presiden harus tetap netral sebagai komitmennya untuk menjaga prinsip demokrasi dalam bernegara. "Konflik internal Demokrat ya mestinya diselesaikan dengan aturan dan mekanisme Demokrat sendiri. Ini konflik internal, bukannya diselesaikan, malah elitenya sibuk framing di media sosial seolah-olah Presiden Jokowi terlibat dalam urusan konflik mereka," ungkap Sekretaris Jenderal Seknas Jokowi, Dedy Mawardi di Jakarta, Sabtu (6/3).

Sebagai aset bangsa, Seknas Jokowi mengaku prihatin dengan keadaan di internal Demokrat saat ini. Karena itu, Seknas Jokowi menurut Dedy mendorong penyelesaian konflik internal tersebut sesuai aturan yang ada, atau sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat.

Baca juga : Kisruh Demokrat, SBY Sebut Moeldoko Bikin Malu Prajurit TNI

Siapapun di internal Demokrat tidak boleh menyeret Presiden Jokowi. Karena memang konflik tersebut sama sekali tidak melibatkan Presiden Jokowi.

"Berhenti lah melakukan framing Presiden Jokowi terlibat dalam konflik Partai Demokrat. Lebih bijak mencari cara menyelesaikan konflik sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat," imbau Dedy Mawardi.

Mengenai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat dalam KLB kemarin, Dedy mengatakan, terpilihnya mantan Panglima TNI era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini urusan pribadi. Tidak ada kaitannya dengan posisi Moeldoko sebagai KSP.

Baca juga : Jadi Ketum Demokrat KLB, Moeldoko Rusak Citra Jokowi Dan Dirinya Sendiri

"Etisnya memang Pak Moeldoko bisa segera mengundurkan diri sebagai Kepala KSP karena sudah terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat," imbuh Dedy.

Menjawab pertanyaan terkait sikap presiden, Sekjen Seknas Jokowi ini menyarankan sebaiknya tidak perlu bersikap atas konflik internal ini. Jika sampai bersikap, rakyat malah bisa menilai Presiden Jokowi cawe-cawe urusan internal partai.

"Presiden Jokowi diam, sudah benar itu sikapnya. Berdiam atau tak bersikap itu juga konstitusional," kata Dedy Mawardi. [TIF]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.