Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Mayoritas Warga Setuju Ada Sanksi Untuk Penolak Vaksin

Minggu, 28 Maret 2021 15:27 WIB
Kegiatan vaksinasi Covid di Sentra Vaksinasi Bersama BUMN di Istora Senayan, Jakarta. (Foto: Dwi Pambudo/RM)
Kegiatan vaksinasi Covid di Sentra Vaksinasi Bersama BUMN di Istora Senayan, Jakarta. (Foto: Dwi Pambudo/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Hasil Survei Evaluasi Kebijakan, Aktivitas Masyarakat, dan Peta Politik Triwulan I 2021 yang dilakukan Charta Politika Indonesia dalam periode 20-24 Maret 2021 menyebutkan, sebanyak 50,3 persen masyarakat Indonesia menyetujui adanya sanksi/denda bagi masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19.

Yang tidak setuju, berjumlah 32,4 persen. Sisanya, tidak menjawab.

Sanksi yang paling direkomendasikan responden adalah penundaan atau penghentinan pemberian bantuan/jaminan sosial (42,3 persen), sanksi sosial (24,2 persen), denda uang (13,1 persen), dan penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah.

Baca juga : Taspen Beri Bantuan Ambulance Untuk Polri

Survei tersebut mengungkap, jumlah warga yang tidak bersedia divaksin mencapai 24,3 persen. Jauh di bawah jumlah warga yang bersedia, yang angkanya mencapai 65,7 persen. Sisanya yang 10,1 persen, memilih tidak tahu.

Dari sisi jenis kelamin, jumlah orang yang tidak bersedia menerima vaksin relatif sama. Kaum wanita unggul tipis 0,5 persen dibanding kaum pria, yang tercatat 24 persen.

Dari sisi usia, penolakan terhadap vaksin terbanyak ada di kelompok usia 17-20 tahun dan 21-35 tahun, masing-masing dengan angka 26,6 persen dan 25,5 persen. Terendah, kelompok usia 36-50 tahun dengan angka 21,1 persen. Sisanya yang 22,8 persen, mewakili kelompok usia 50 tahun ke atas.

Baca juga : Upaya Strategis Kementan Jaga Stabilisasi Perunggasan

Dari segi kewilayahan, angka penolakan vaksin tertinggi ada di Maluku dan Papua, dengan angka 34,6 persen. Disusul Sumatera 31,7 persen; Kalimantan 27 persen; Sulawesi 26,4 persen; serta Bali, NTB & NTT dalam lima besar wilayah penolak vaksin terbanyak.

Survei tersebut mengambil sampel 1.200 responden proporsional di setiap provinsi, yang terpilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung Charta Politika Indonesia, dalam rentang waktu 2 tahun terakhir hingga Februari 2020.

Survei yang menggunakan asumsi simple random single ini memiliki toleransi kesalahan (margion of error/MoE) sebesar +2,83 persen pada tingkat kepercayaan (level of confidence) 95 persen. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.