Dark/Light Mode

Siap-siap, PPKM Mikro Bakal Diperpanjang Lagi

Senin, 5 April 2021 07:33 WIB
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito. (Foto : Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden).
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito. (Foto : Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden).

RM.id  Rakyat Merdeka - Meski angka kasus positif vi­rus Corona di Tanah Air sudah menurun, pemerintah rencananya akan kembali memperpan­jang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. Keputusan ini dipertim­bangkan, demi terus mengenda­likan Covid-19.

PPKM Mikro jilid IV yang dimulai sejak 23 Maret, akan be­rakhir hari ini. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito menyatakan, sepanjang penerapannya, kebi­jakan imi dinilai efektif menekan kasus positif Covid-19, meningkatkan angka kesembuhan, dan menekan angka meninggal mingguan. “PPKM Mikro akan diperpanjang. Alasannya untuk memastikan pengendalian tetap, guna menekan kasus Covid-19 di Indonesia,” ujar Wiku, kemarin.

Sebelumnya, pada Jilid IV, cakupan PPKM Mikro sudah diperluas. Semula, terdapat 10 provinsi yang menerapkan kebi­jakan ini, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.

Berita Terkait : Yang Meninggal Masih Tinggi Jangan Merasa Sudah Bebas

Kini, ada 15 provinsi yang menerapkan pembatasan terse­but. Tambahan lima provinsi itu adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya membocorkan, pada Jilid V nanti, caku­pan PPKM Mikro akan kembali diperluas. “Sesudah 5 April, kita akan tambah 5 provinsi lagi ber­dasarkan data-data yang ada,” ujarnya, Jumat (26/3).

Airlangga mengungkap, ada empat parameter yang diguna­kan untuk menerapkan PPKM mikro di suatu wilayah. Yakni, kasus aktif di atas rata-rata nasional, kesembuhan di bawah rerata nasional, tingkat kematian di atas rata-rata nasional, dan tingkat keterisian rumah sakit atau ruang isolasi pasien Covid-19 di atas 70 persen.

Berita Terkait : Vaksinasi Covid-19, Ayo Kita Dukung Rame-rame

Tak hanya menambah wilayah, PPKM Mikro juga akan diperketat menyusul arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Arahan Pak Presiden, diperketat. Jadi nanti sesudah 5 April, kita akan perketat kriteria PPKM Mikro ini,” tegas Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasioal (KCPPEN) ini.

Terpisah, pakar Epidemiologi Tri Yunis Miko Wahyono sepakat dengan perpanjangan PPKM Mikro itu. Dia juga menyarankan pemerintah meningkatkan upaya 3T yakni testing, tracing, dan treatment. Menurut Tri, dalam PPKM Mikro upaya testing yang dilakukan pemerintah belum sesuai rencana.

Seharusnya, desa atau RT/RW berkoordinasi dengan kelura­han hingga dalam penanganan Covid-19. Tapi praktiknya tidak demikian. Banyak kelurahan tidak melakukan pantauan.

Berita Terkait : Ajari Anak-anak Disiplin Prokes Dari Sekarang Ya

“Jadi masih rawan terjadi klaster perumahan karena banyak OTG (Orang Tanpa Gejala). Seharusnya, kalau ada orang positif di lingkungan RT/RW, Puskesmas dan kelurahan itu jelas harus melakukan 3T. Kenyataannya di lapangan, testing kurang. Isolasi mandiri saja tidak dipantau,” papar Miko kepada Rakyat Merdeka.

Epidemiolog dari Universitas Indonesia ini menyebut, mestinya ada yang memantau keakti­fan kelurahan. [DIR/JAR]