Dark/Light Mode

Australia Temukan Unlawfull Killing di Afghanistan

UIN Jakarta Minta Pemerintah Indonesia Maksimalkan Diplomasi

Selasa, 4 Mei 2021 18:44 WIB
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tholabi Karlie dalam diskusi bertajuk Menyoal Pelanggaran HAM Militer di Afghanistan di Jakarta, Selasa (4/5). (Foto: Ist)
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tholabi Karlie dalam diskusi bertajuk Menyoal Pelanggaran HAM Militer di Afghanistan di Jakarta, Selasa (4/5). (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tholabi Karlie mengatakan, perang selalu melahirkan persoalan serius, khususnya bagi kalangan masyarakat sipil. Negara-negara yang dilanda perang memiliki dampak turunan yang cukup ekstrem.

"Mulai ekonomi, sosial hingga hak-hak sipil terampas secara ekstrem," kata Tholabi dalam acara diskusi bertajuk Menyoal Pelanggaran HAM Militer di Afghanistan di Jakarta, Selasa (4/5).

Sebelumnya, militer Australia menemukan 13 anggota pasukan khusus yang melakukan pembunuhan tanpa justifikasi (unlawfull killing) terhadap 39 tawanan dan warga sipil Afghanistan. Apapun motifnya, tindakan ini tidak dapat dibenarkan.

Baca Juga : Pasca Bencana, Brantas Abipraya Bangun Kembali NTT

"Kasus ini harus didorong untuk dibawa ke dalam Pengadilan Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC)," saran Tholabi.

Menurut Tholabi, temuan pelanggaran HAM militer ini semestinya menjadi pemantik negara lain untuk menginvestigasi hal serupa. Tak terkecuali dari kalangan Taliban sejak April 2003 lalu.

"Terlepas dari persoalan tersebut, profil Afghanistan masuk sebagai 19 negara yang menjadikan syariah sebagai salah satu atau satu-satunya sumber hukum atau kewajiban kecocokan dengan syariah," tutur Ketua Forum Dekan Syariah dan Hukum PTKI se-Indonesia itu.

Baca Juga : BSI Tekan MoU Dengan PT KAI dan Anak Usaha Jasa Marga

Karenanya, dia mendorong pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah konkret untuk mengungkap kasus ini secara transparan dan akuntabel.

"Instrumen diplomasi yang dimiliki RI dapat dimanfaatkan secara maksimal," tekannya.

Di kesempatan sama, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Amany Lubis menjelaskan sejumlah kerjasama yang terjalin antara pemerintah Indonesia-Afghanistan. Antara lain kerjasama di bidang ekonomi, sosial budaya, dan perdamaian.

Baca Juga : PSI Wakafkan Al-Quran Rajai Trending Twitter

"Mengenai kerjasama sosial budaya, Indonesia memulainya dengan pembangunan Indonesia Islamic Center, di mana dalam kompleks tersebut sudah berdiri Masjid Assalam yang secara penuh telah difungsikan," paparnya.

Adapun dalam konteks pendidikan, Indonesia juga menawarkan beasiswa baru untuk mahasiswa Afghanistan, serta peningkatan kerjasama antaruniversitas. Begitupun pemberdayaan wanita (women empowerment) dalam pembangunan ekonomi dan perdamaian. [UMM]