Catatan 100 Hari Kapolri Versi PPI: Tegakkan Hukum Secara Adil

RM.id  Rakyat Merdeka - Pimpinan Nasional (Pimnas) Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) memberikan evaluasi 100 hari kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Presidium Pimnas PPI Andy Soebjakto mengatakan, pihaknya menghargai komitmen Kapolri untuk memperbaiki citra dan kinerja Polri dengan konsep Polri presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan.

Andy mengatakan, usaha-usaha untuk mentransformasikan Polri menjadi lembaga yang modern, kredibel, melayani, dan responsif terhadap perkembangan keadaan layak terus didukung, termasuk dengan saran, kritik dan koreksi.

Baca juga : Pembiayaan Di Bank Syariah Mampu Bersaing Dengan Konvensional

“Keterbukaan Polri untuk menerima saran dan kritik adalah bagian penting dari komitmen untuk senantiasa memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja," katanya di Jakarta, Minggu (23/5).

Pimnas PPI, kata dia, juga menghargai usaha komunikasi sosial yang dilakukan Kapolri dan jajarannya kepada para pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) agama, sosial, dan kepemudaan.

Hal itu berguna untuk membuka dan merintis sinergi dalam kerja-kerja menjaga keamanan dan ketertiban publik.

Baca juga : Polri Resmi Tahan Munarman Sejak 7 Mei

Meski begitu, Andy menegaskan, Pimnas PPI mendesak Polri untuk meningkatkan kinerja yang berkeadilan dalam penegakan hukum. Hal itu terkait dengan kebijakan penanganan Covid-19. 

"Sehingga ada perlakuan yang sama dan tidak pandang bulu. Perlakuan yang sama dan adil dalam penegakan hukum akan mendongkrak kepercayaan publik kepada Polri," tutur Andy.

Pimnas PPI juga mendesak Polri untuk makin cekatan dan trengginas dalam mengatasi masalah gangguan keamanan dan ketertiban publik, terutama di daerah konflik dan rawan keamanan.

Baca juga : Serangan Balasan, Hamas Kembali Tembakkan Puluhan Roket Ke Israel

Andy juga meminta Polri makin selektif dalam penanganan kasus yang terkait dengan UU ITE, agar tidak menjadi sarana represi dan tekanan kepada kebebasan sipil.

Dia mengatakan, hal ini penting untuk digarisbawahi agar langkah-langkah Polri benar-benar sejalan dengan permintaan Presiden Jokowi agar berhati-hati dalam penerapan UU ITE.

“Jika hal ini dilaksanakan dengan baik, maka Polri bukan saja ikut menjaga iklim demokrasi, tetapi bahkan menjadi kekuatan penjaga demokrasi yang sehat dan produktif," tandasnya. ​​​​[DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.