Dark/Light Mode

BPIP: Majukan Indonesia Timur Dengan Keadilan Sosial

Kamis, 22 Juli 2021 22:15 WIB
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rikard Bagun. (Foto: ist)
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rikard Bagun. (Foto: ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Prinsip keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila harus berwujud pembangunan di Indonesia. Sehingga tidak ada lagi ketimpangan pembangunan antara Indonesia timur dan barat. Sejatinya pembangunan itu harus membebaskan. Dari keterbelakangan, ketertinggalan, dan ketidakadilan. 

Hal tersebut disampaikan Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rikard Bagun saat menjadi pembicara kunci webinar Dialog Kebangsaan 'Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Pembangunan Nasional di Indonesia Timur' yang digelar, Kamis (22/7). 

Hadir pula Deputi I BPIP Prakoso, Anggota DPR M Ali, Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid,  dan dosen FISIP Universitas Cenderawasih Laus Deo Calvin. 

Rikard melanjutkan, istilah membangun Indonesia Timur pertama kali dicanangkan Presiden Soeharto. Penguasa Orde Baru saat itu mengajak investor untuk ikut membangun. Pencanangan itu disambut luar biasa.

Berita Terkait : Lewat Gamelan Jawa, Budaya Indonesia Diperkenalkan Di Prancis

Ratusan seminar, diskusi kelompok serta loka karya muncul untuk melihat problem dan prospektif pembangunan Indonesia Timur. Sayangnya, antusiasme itu tidak menghasilkan pembangunan yang fenomenal. Sampai Orde Baru tumbang, bisa dibilang tidak ada infrastruktur wah seperti jalan Trans Flores, Trans Maluku atau lainnya. 

Memang, lanjut Rikard, ada kegiatan perusahaan dalam bentuk pertambangan atau pengelolaan hasil hutan dan perikanan. Namun yang terjadi  bukan pembangunan Indonesia Timur. "Karena hasilnya dibawa keluar," kata Rikard.  

Mantan wartawan ini berharap, apa yang terjadi di masa lalu tidak terulang lagi. Karena hal itu sudah menorehkan kepedihan di masyarakat.  Karena itu, menurut dia, prinsip keadilan sosial harus terwujud dalam pembangunan. 

"Kita harus melakukan sesuatu yang lebih afirmatif untuk menjaga Indonesia. Bukan hanya Indonesia, tapi yang lebih esensial dalam peradaban yaitu keadilan sosial. Kalau kita lihat keadilan itu amanat semua agama," papar Rikard.

Berita Terkait : Ini Masukan `Wanita Emas` Terkait Penanganan Pandemi Covid-19

Dalam konteks Indonesia, lanjut dia, keadilan sosial adalah amanat konstitusi. Juga bagian kearifan budaya Tanah Air yaitu   tradisi gotong rotong dan berbagi untuk menjaga keadilan. 

Faktor lain adalah penekanan yang berbasis filsafat sosial. Dalam teori sosial mata rantai kekuatan ditekankan pada yang lemah. Bukan pada yang kuat. Misalnya rantai sepeda. Kalau mata rantai sepeda itu putus sepeda tidak  bisa bergerak. "Jadi hanya satu masyarakat kelompok lemah.  Dalam sebuah ekosistem ini akan jadi pengaruh besar," ungkap Rikard.

Terakhir, ia berharap pertemuan ini  mencoba melihat mata rantai persoalan  apa untuk mendorong pembangunan yang berkeadilan sosial. "Ini momentum kita melihat keIndonesiaan kita bersama-sama mendorong pembagunan Indonesia Timur. Matahari terbit dari Indonesia Timur. Kalau Indonesia Timur tutup, Barat gelap," tandasnya.

Sementara itu Prakoso berharap diskusi ini menghasilkan masukan dan usulan yang inovatif kepada pemerintah dalam membangun Indonesia timur. 

Berita Terkait : Malam Ini, NOC Indonesia Berangkatkan 22 Atlet Ke Olimpiade Tokyo

Sedangkan Taufik Madjid menekankan affirmative action yang harus digulirkan untuk menghadirkan pembangunan berkeadilan. [BCG]