Dewan Pers

Dark/Light Mode

9 Kepala Daerah Sumut Teken Komitmen Pencegahan Korupsi

Selasa, 14 Mei 2019 18:54 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama 9 kepala daerah di Sumatera Utara (Sumut) menandatangani komitmen pencegahan korupsi di kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (14/5). (Foto: Dok. KPK)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama 9 kepala daerah di Sumatera Utara (Sumut) menandatangani komitmen pencegahan korupsi di kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (14/5). (Foto: Dok. KPK)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama 9 kepala daerah di Sumatera Utara (Sumut) menandatangani komitmen pencegahan korupsi. Komitmen ini merupakan bagian dari upaya lembaga antirasuah menjaga keberlanjutan program Pencegahan Korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan di Sumut.

“KPK melaksanakan kegiatan penandatanganan Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi bagi 9 kepala daerah baru di Sumatera Utara, termasuk Gubernur Edy Rahmayadi, disaksikan Ketua KPK Agus Rahardjo,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat, Selasa (14/5).

Penandatanganan komitmen digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara. Terdapat 9 sektor yang dinilai KPK perlu diperbaiki untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di Sumut.

Berita Terkait : TNI Perketat Penjagaan Gedung KPU

Adapun sembilan sektor tersebut yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa; pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dana desa, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah dan serta sektor strategis.

Febri mengatakan, pada sektor optimalisasi pendapatan dan manajemen aset daerah, pihaknya meminta seluruh kepala daerah di Sumut untuk melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional dan Bank Sumut.

Perjanjian itu meliputi sertifikasi tanah pemerintah dalam rangka mendorong penertiban aset Pemerintah Daerah, koneksi host to host Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); serta penggunaan data bersama zonasi nilai tanah dalam konteks optimalisasi pendapatan asli daerah kabupaten atau kota.

Berita Terkait : PDIP Semangat Terus Kampanye Pilpres Dan Caleg

Selain itu, lanjut Febri, kerja sama antara Pemda dengan Bank Sumut diharapkan KPK bisa jadi dasar untuk implementasi aplikasi alat rekam data transaksi secara online wajib pungut pajak seperti hotel, restoran, parkir dan tempat hiburan.

Dengan hal tersebut, maka pemantauan bisa dilakukan sehingga penetapan pajak bisa lebih akuntabel dan mencegah terjadinya korupsi pada penerimaan pajak daerah.

“Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kota Pematangsiantar menjadi pilot project dalam implementasi kerjasama tersebut,” tandas Febri. [OKT]