BPIP Minta Pemda Sukseskan Program Paskibraka

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berharap Pemerintah Daerah mendorong pembentukan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) di daerah masing-masing. Pasalnya, DPPI Daerah penting untuk menyiapkan generasi muda sebagai pemimpin masa depan. 

Hal tersebut disampaikan Deputi Pengendalian dan Evaluasi BPIP Rima Agristina dalam rapat virtual BPIP dengan Kemendagri, Kamis (16/9), bertajuk "Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Generasi Muda Melalui Program Paskibraka". Pertemuan dihadiri para Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, di Bali, NTB, NTT, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. 

Rima menjelaskan, Purna Paskibraka tersebar di tingkat pusat, 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota. Mereka ini nantinya  berkumpul dalam  DPPI yang memiliki struktur organisasi mulai dari Pembina hingga kesekretariatan yang berasal dari unsur pemerintah. 

Baca juga : Sambut HUT BNPP Ke-11, Menteri Tito Luncurkan 3 Program

Aktifitas kaderisasi keanggotaan dimulai dari pembentukan Paskibraka dari tahap perekrutan, seleksi, diklat dan pengukuhan. Kemudian penetapan menjadi  DPPI dan pelantikan anggota DPPI. 

"Banyak sekali kegiatan di DPPI. Seperti aktivitas aktualisasi Pancasila melalui kearifan lokal seperti permainan, olahraga tradisional, seni budaya, dan kuliner nusantara," jelas Rima. 

DPPI juga dapat melakukan  internalisasi Pancasila melalui konten media sosial, serta giat moderasi beragama dan toleransi. "Berbagai aktivitas ini dapat meningkatkan kompetensi anggota, pemahaman kearifan lokal, kompetensi digital literasi serta komitmen kebangsaan dan pemahaman moderasi beragama," papar Rima.

Baca juga : Bos TVRI Puji BPIP Dalam Pembinaan Ideologi Pancasila

Dijelaskan, pembentukan DPPI Daerah akan dilakukan oleh DPPI Pusat melalui musyawarah para pengurus, kemudian disahkan. Hasil musyawarah lantas dimintakan persetujuan BPIP, yang kemudian melakukan penetapan DPPI Daerah oleh Kepala BPIP yang dapat didelegasikan kepada kepala daerah. Adapun penyusunan AD/ART DPPI Daerah mengacu pada AD/ART Pusat. Rima berharap, Pemda dapat memberikan arahan agar DPPI Daerah terbentuk. "Program-program yang mulia ini harus segera kita indahkan karena generasi muda bakal pewaris  masa depan. Pemerintah harus mampu mengawal mereka agar mampu menjadi pemimpin," tuntas Rima. 

Sementara itu, Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan (BIKWK) Drajat Wisnu Setyawan mengatakan, Kemendagri akan melakukan proses pembinaan dan mendorong Pemda agar pendanaan terkait biaya seleksi penyaringan di daerah serta biaya pendidikan lanjutan bagi para Purna Paskibaraka dibebankan kepada APBD Provinsi/Kab/Kota. 

"Pembinaan ideologi Pancasila kepada para calon Paskibraka maupun Purna Paskibraka nantinya dapat membantu kinerja Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri serta Kesbangpol. Untuk menjaga bangsa dari paham-paham yang bertentangan dengan ideologi," beber Drajat. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.