Mahfud Minta Pemda Majukan Kawasan Perbatasan

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, sambangi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota, Merauke, Papua, sekaligus melakukan peninjauan beberapa fasilitas pendukung kawasan perbatasan, Minggu (12/9).

Mahfud meminta Badan Pengelola Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dan kementerian atau lembaga terkait, serta pemerintah daerah, berperan aktif dalam menumbuhkan serta memajukan perekonomian kawasan perbatasan Sota.

"Tempat yang bagus ini bisa digerakkan menjadi sentra pertumbuhan ekonomi terutama ekspor dan impor," ujar Mahfud yang juga ketua dewan pengarah BNPP ini.

Baca juga : Mahfud MD: PON Papua Momen Eratkan Persatuan Dan Persaudaraan

Dalam blusukan ini, Mahfud MD didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP juga memastikan proses pembangunan kawasan perbatasan, sebelum diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya hari ini memastikan secara fisik laporan-laporan yang secara rutin dilaporkan kepada saya melalui deputi IV dan Deputi I. Gambarnya bagus-bagus, apakah benar ini? Tadi saya lihat fisiknya benar. Nanti saya bersama Mendagri akan lapor kepada Presiden Jokowi bahwa ini sudah siap untuk diresmikan oleh Presiden," tambah Mahfud.

Turut hadir dalam kunjungan ini Pangkobwilhan III, Deputi 1 BNPP, Bupati Merauke, Dirjen Ciptakan Karya PUPR, Danrem 174/ PWT serta pejabat eselon I Kemenko Polhukam dan Kemendagri.

Baca juga : Mahfud MD Pastikan PON Dan Peparnas Papua Lancar Dan Aman

Seiring dengan proses pemajuan kawasan perbatasan, lebih jauh Mahfud menjelaskan, PLBN Sota akan terjadi peningkatan volume keluar masuk atau pelintasan dan kemungkinan akan menimbulkan masalah-masalah. Seperti munculnya tindakan kriminal, penyelundupan, narkoba, dan kejahatan lainnya.

"Kalau sudah menjadi sentra ekonomi, kemudian juga secara sosial, biasanya menimbulkan kriminalitas. Oleh sebab itu saya sudah banyak berdiskusi dengan Mendagri, nanti tentu akan ada penindakan-penindakan hukum," papar Menteri Pertahanan era presiden Gusdur ini.

Dalam kesempatan ini, Mahfud mengimbau penegakan hukum di kawasan perbatasan Sota supaya mengedepankan pendekatan restorative justice, khusus untuk pelanggaran ringan.

Baca juga : Airlangga Minta Pemerintah Papua Percepat Realisasi Anggaran Covid-19

"Penegakan hukum supaya menggunakan pendekatan restorative justice. Dididik, diberi pengertian, jangan dibuat takut. Hukum yang ramah yang harus ditegakkan disini, sehingga hukum itu, dipakai untuk membangun harmoni, bukan untuk menakut-nakuti," tegas Mahfud.

Namun menurut Mahfud, langkah-langkah tegas harus diambil jika menyangkut pidana serius seperti narkoba, pembunuhan, dan tindakan kriminal serius lainnya.

"Jika pelanggarannya ringan dinasehati saja, diberi tahu caranya, kalau bisa dibantu. Kecuali yang menyangkut tindak pidana serius seperti narkoba, pembunuhan, perampokan," pungkas Mahfud. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.