Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Luhut: PPKM Di Jawa Bali Akan Terus Diberlakukan

Senin, 13 September 2021 20:43 WIB
Menko Kemaritiman/Komandan PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: YouTube)
Menko Kemaritiman/Komandan PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: YouTube)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menko Kemaritiman/Investasi yang juga Komandan PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah akan terus memberlakukan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Tanah Air. Tak hanya di Jawa Bali, tetapi juga di luar area tersebut.

"PPKM adalah alat untuk memonitor penanganan Covid. Karena kalau dilepas dan tidak dikendalikan, rawan memunculkan gelombang baru. Kita sudah lihat pengalaman di banyak negara. Kita tidak ingin mengulangi kesalahan yang sudah dilakukan negara lain," jelas Luhut dalam konferensi pers virtual, Senin (13/9).

Evaluasi Prokes

Baca juga : Klopp: Mo Salah Bakal Terus Ciptakan Rekor

Terkait evaluasi prokes pada pembukaan kegiatan masyarakat, Luhut mengatakan, pihaknya menerjunkan tim untuk memonitor secara ketat.  

Hasilnya, beberapa wilayah menunjukkan mobilitas yang cukup tinggi. Terutama di sejumlah lokasi wisata seperti di Pantai Pangandaran yang banyak dikunjungi wisatawan dari Bandung Raya, Tasikmalaya, dan Jabodetabek.

"Ini berpotensi memicu penyebaran kasus impor di daerah tersebut. Hal tersebut diperparah oleh lemahnya pelaksanaan prokes," kata Luhut.

Baca juga : Mahfud MD: PON Papua Momen Eratkan Persatuan Dan Persaudaraan

Ia pun mencontohkan pelaksanaan prokes di Bali. Menurutnya, jumlah pemakai masker di wilayah tersebut sudah mencapai 95 persen. Hanya saja, masih ada perayaan agama yang melibatkan banyak orang. 

"Ini harus dikontrol. Jumlah peserta mestinya jangan terlalu banyak. Sebab, ini bisa memunculkan klaster baru," cetus Luhut.

Luhut juga menyoroti tingginya tingkat okupansi di sekitar obyek wisata Pangandaran. Mendekati penuh. Kontras dengan ketentuan yang mengatur tentang kapasitas hotel yang diperkenankan. 

Baca juga : Survei BI: PPKM Bikin Keyakinan Konsumen Terhadap Ekonomi Tertahan

"Untuk itu, pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah, agar lebih memahami dan mengawasi kondisi ini. Serta melakukan tindakan tegas terhadap pengabaian peraturan PPKM," tandas Luhut. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.