Click Here

Dark/Light Mode

Bantah Ribuan Sekolah Jadi Klaster Covid-19

Menkes: Banyak Hoaks...

Senin, 27 September 2021 20:14 WIB
Menkes Budi Gunadi Sadikin. (Foto: BNPB)
Menkes Budi Gunadi Sadikin. (Foto: BNPB)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menepis kabar soal adanya klaster Covid-19 di ribuan sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Sebab, menurut data yang diperolehnya, kasus Covid-19 di sekolah hanya sedikit.

"Jadi kalau banyak yang kemarin diskusi atau beredar hoaks bahwa klaster (Covid-19) yang demikian banyak, sebenarnya nggak demikian," ujar Budi, dalam konferensi pers update Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kemarin sore.

Ditambahkannya, usai PTM terbatas diberlakukan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan beberapa surveilans Covid-19 di beberapa sekolah, di Jakarta dan Semarang, dengan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment untuk mendeteksi penyebaran virus.

Berita Terkait : SPKS Beri Bantuan Ribuan Petani Sawit Terdampak Pandemi

"Di Jakarta misalnya, result-nya angkanya kecil-kecil dan bukan klaster. Nah ini kita buat risk management," tegasnya.

Ia menjelaskan, pengambilan surveilans dilakukan dengan cara mengambil sampel random atau contoh di sejumlah sekolah yang melakukan PTM.

"Dari 10 persen itu kita bagi alokasinya berdasarkan kecamatan. Jadi, kecamatan mana yang lebih banyak sekolahnya otomatis dia yang lebih banyak," ungkap eks Direktur Utama Bank Mandiri ini.

Berita Terkait : DKI Pastikan Sisir Sekolah Yang Jadi Klaster Corona

Dari satu sekolah, 80-90 subyek dites Covid-19 dan hasilnya beragam ada yang positif dan negatif. Dia mencontohkan, di SDN Rawasari, sebanyak 30 orang di-swab. Kemudian, yang diketahui positif Covid-19 ternyata hanya satu orang.

"Itu pasti itu bukan klaster. Tapi misalnya di bawah itu di Duren Sawit SMP PGRI dari 266 orang dites, 21 positif itu kemungkinan besar klaster," imbuhnya.

Nantinya, jika ada sekolah yang positivity rate-nya lebih dari 5 persen, maka mereka diharuskan untuk melakukan pembelajaran secara daring selama 14 hari dan penerapan protokol kesehatan akan ditelaah kembali.

Berita Terkait : DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka Dievaluasi

"Kalau ada kemungkinan outbreak meledak di sana, ya kita kuncinya satu sekolah aja. Sekolah lain yang kebetulan bagus ya tetap jalan," beber mantan Direktur Utama PT Inalum (Persero) ini.
 Selanjutnya