Dewan Pers

Dark/Light Mode

Peringatan Hakorda

Bamsoet Dukung KPK Lalukan Pencegahan Korupsi Dan Pengembalian Aset

Kamis, 9 Desember 2021 14:30 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) bersama Ketua KPK Firli Bahuri. (Foto: Dok. MPR)
Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) bersama Ketua KPK Firli Bahuri. (Foto: Dok. MPR)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan, pemberantasan korupsi harus senantiasa berjalan. Tidak kenal waktu, apagai terhambat karena pandemi Covid-19. Karena itu, dirinya mengapresiasi kinerja KPK selama 2020, walaupun di tengah pandemi Covid-19, tetap fokus bekerja menyelamatkan uang negara.

"Dalam laporan tahunan KPK tahun 2020 terlihat bahwa dari anggaran KPK sebesar Rp 920,3 miliar, KPK berhasil menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp 593,2 triliun. Terdiri dari pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara sebesar Rp 3,2 miliar; penindakan sebesar Rp 111,1 miliar; penyelamatan potensi kerugian keuangan negara dari upaya pemulihan, penertiban, dan optimalisasi aset sebesar Rp 592,4 triliun; penyelamatan potensi kerugian keuangan negara dari kajian perbaikan tata kelola sebesar Rp 652,8 miliar; serta PNBP dan lainnya sebesar Rp 10,9 miliar," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, dalam menyambut Hari Antikorupsi Sedunia (Hakorda), di Jakarta, Kamis (9/12).

Berita Terkait : Bamsoet Dukung Generasi Muda Nyanyikan Lagu Kebangsaan

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya harus berdasarkan pada masifnya penindakan. Melainkan juga mengedepankan aspek pencegahan. KPK sebetulnya sudah membuat protokol pencegahan korupsi di dunia usaha melalui Corruption Prevention Guide for Business atau ISO 37001 Anti Bribery Management Systems. Namun belum dijalankan sepenuhnya oleh dunia usaha.

"Berdasarkan laporan Transparansi Internasional Indonesia, selama ini uang rakyat dalam praktek APBN dan APBD menguap sekitar 30-40 persen oleh perilaku korupsi. Modus operandi korupsi yang paling banyak, sebesar 70 persennya pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Perlu adanya sistem yang kuat, yang menjamin uang rakyat tersalurkan secara tepat guna dan tepat sasaran," jelas Bamsoet.

Berita Terkait : Terima Komunitas 7Elf Ocean, Bamsoet Dorong Gerakan Wakaf Nasional

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan Kadin Indonesia ini juga mendorong KPK membangun whistleblowing system, untuk memudahkan pengelolaan laporan, khususnya terhadap saksi tindak pidana korupsi yang berasal dari korporasi. Sesuai Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, dengan tegas menyatakan bahwa korporasi dapat dipidana bila memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang dilakukan untuk kepentingan korporasi.

Selain melakukan pencegahan dan penindakan, KPK juga harus gencar melakukan perburuan aset tindak pidana korupsi yang disimpan di luar negeri (stolen asset recovery). Salah satunya dengan memanfaatkan langkah pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).

Berita Terkait : Gobel Dukung Pembatalan PPKM Level 3, Gas Dan Rem Memang Kudu Seimbang

"World Bank (Bank Dunia) menekankan bahwa pengembalian aset tindak pidana korupsi sangat penting bagi pembangunan negara berkembang. Setiap 100 juta dolar AS (setara Rp 1,4 triliun) hasil korupsi yang bisa dikembalikan, setidaknya dapat membangun 240 kilometer jalan, mengimunisasi 4 juta bayi dan memberikan air bersih bagi 250 ribu rumah," pungkas Bamsoet. [USU]