Soal Utang, Syarief Imbau Pemerintah Ikuti Rekomendasi BPK & IMF

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan terus mengingatkan pemerintah untuk mengurangi penggunaan utang luar negeri dan melakukan pengelolaan utang dengan bijak. Pasalnya, utang lndonesia kini semakin menumpuk dan kerentanan utang telah melewati batas yang direkomendasikan International Monetary Fund (IMF).

Menurut Syarief, Badan Pemeriksa Keuang (BPK) juga beberapa kali telah mengingatkan potensi gagal bayar utang Indonesia. Dalam hasil Review atas Kesinambungan Fiskal 2020, BPK menyebutkan terjadi tren penambahan utang Indonesia dan biaya bunga yang melampaui Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga berbahaya bagi kondisi fiskal nasional.

Bahkan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menyebut, utang Indonesia mencapai Rp 6.626,4 tiliun atau mencapai 59,70 persen dari aset negara.

Baca juga : Polisi Tangkap Direktur Perusahaan Kakak Ketum BPP HIPMI

"Persentase ini melebihi rekomendasi dari IMF sebesar 25-35 persen bahkan BPK mengingatkan potensi gagal bayar utang Indonesia," kata Syarief dalam keterangannya, Kamis (9/12).

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyebutkan, pengelolaan keuangan negara pada Kuartal II-2021 semakin memprihatikan. Dari berbagai kajian akademis menunjukkan bahwa rasio debt service terhadap penerimaan sudah mencapai 46,77 persen dan rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan mencapai 19,06 persem melampaui rekomendasi IMF.

Politisi Senior Partai Demokrat ini pun sering mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan rekomendasi IMF dan BPK sebagai lembaga yang kompeten dalam urusan keuangan. Indikator kerentanan utang tahun 2020 Indonesia berasal dari hasil kajian BPK yang menyebut melampaui batas rekomendasi IMF dan International Debt Relief (IDR).

Baca juga : Pemerintah Dukung Kompetisi DBL Luar Jawa-Bali

Syarief berharap, pemerintah lebih bijak dalam menggunakan utang luar negeri. "Selama ini, kita terus melakukan pembangunan infrastruktur yang meningkatkan angka utang Indonesia. Hal ini harusnya dikurangi karena berbahaya terhadap keuangan nasional," imbau Syarief.

Ia pun mendorong pemerintah melihat sektor yang lebih prioritas. Selama ini, pembangunan infrastruktur yang belum krusial terus masif dilakukan dan menyedot banyak anggaran negara.

"Padahal, pemerintah harusnya lebih memprioritaskan penumbuhan dan penguatan ekonomi nasional sehingga mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri," ungkap Syarief. [TIF]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.