Dewan Pers

Dark/Light Mode

Syarief Hasan Minta Pemerintah Tak Tergantung Utang

Kamis, 18 Nopember 2021 08:21 WIB
Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan. (Foto: Ist)
Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mempertanyakan komitmen pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara agar tidak ketergantungan terhadap utang. Pasalnya, posisi utang Indonesia semakin membesar hingga mencapai 423 miliar dolat AS atau setara dengan Rp.6.026 triliun hingga hari ini.

Syarief menyayangkan kenaikan utang Indoensia yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Bahkan, utang luar negeri Pemerintah pada Kuartal III-2021 sebesar 205,5 miliar dolar AS atau tumbuh 4,1 persen.

"Ini menunjukkan belum efisiennya pengelolaan utang yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya utang luar negeri," tutur Syarief dalam keterangannya, Kamis (18/11).

Berita Terkait : Syarief Hasan Dukung Langkah Pemerintah Selamatkan Garuda Indonesia

Ia juga mengingatkan, Bank Dunia (World Bank) sudah memasukkan Indonesia ke dalam daftar 10 negara berpendapatan kecil-menengah dengan utang luar negeri terbesar di dunia.

"Bank Dunia telah menempatkan Indonesia pada urutan ke-7 dengan utang luar negeri yang telah mencapai lebih dari Rp.6.000 Triliun. Hal ini harusnya menjadi perhatian Pemerintah untuk lebih berhati-hati dan mengurangi penggunaan utang," ungkapnya.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga mengingatkan pemerintah terkait rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang telah mencapai 42 persen. "Kondisi ini menunjukkan pengelolaan utang Indonesia semakin tidak baik. Rasionya terus merangkak dari 37 persen, lalu 38,5 persen, dan kini telah mencapai 42 persen," tutur Syarief.

Berita Terkait : KLHK Tegaskan Permintaan Greenpeace Tidak Konsisten

Syarief menyebut, besarnya utang negeri harusnya menjadi prioritas Pemerintah untuk dikelola dengan baik sebagaimana janji Pemerintah. Utang luar negeri yang semakin membludak akan semakin membebani keuangan negara.

Ia juga menegaskan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam mengelola utang luar negeri. Pemerintah harus berhati-hati sebab rasio utang terhadap PDB semakin mendekati ambang batas 60 persen. Apalagi, rasio utang Indonesia kemungkinan masih akan terus naik beberapa waktu mendatang.

Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mendesak pemerintah untuk lebih mengoptimalkan anggaran pada sektor-sektor yang mampu menguatkan ekonomi kerakyatan.

Berita Terkait : Kejar Target Emisi, Pemerintah Andalkan Energi Hidrogen Hijau

"Pemerintah harus mengoptimalkan penguatan UMKM dan koperasi, bukan hanya industri dan usaha-usaha besar. Sebab, UMKM dan koperasi terbukti telah menjadi tulang punggung dan penyelamat ekonomi Indonesia," tutup Syarief. [TIF]