Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Sebelumnya
Demokrasi
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga mengingatkan pemerintah agar mendasarkan kebijakannya pada UUD 1945. Hal ini berkaitan dengan adanya Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang pada intinya menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dinyatakan inkonstitusional bersyarat.
Menurutnya, pemerintah dan DPR tidak bisa memaksakan kehendak mengagendakan legislasi yang tidak punya pijakan konstitusionalnya.
Karena itu, Syarief menilai pemerintah harus segera memutuskan adanya revisi atas UUCK sebagai imbas dari adanya Putusan MK ini. Ini soal kepastian hukum yang ditunggu oleh semua orang, pemerintahan, masyarakat, maupun dunia usaha.
Baca juga : Kominfo Genjot Pengembangan Smart City Dan Pembangunan Pusat Data Nasional
Dalam kehidupan berdemokrasi, Syarief juga memandang perlunya mendorong jangan sampai oligargy politik semakin kuat dengan mengevaluasi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang membatasi peluang putra/putri terbaik bangsa maju dalam pemilihan presiden.
Syarat presidential threshold 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional yang sekarang berlaku membatasi pilihan rakyat memilih calon pemimpin.
Menurut Syarief, tidak ada alasan kuat dan mendasar untuk tetap memberlakukan aturan presidential threshold ini. Sudah seharusnya aturan ini dihapus. Atau jika memang kita konsisten bahwa pengajuan calon presiden hanya dilakukan oleh partai politik sebagaimana amanat Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, maka setiap partai politik yang telah lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) punya hak, peluang, dan posisi yang sama dalam mengajukan calon pemimpin bangsa.
Syarief juga menyampaikan bahwa dalam situasi bernegara yang kompleks terlebih di era pandemi ini membuat semua pihak mesti menyikapi wacana amandemen konstitusi dengan kritis dan penuh kehati-hatian.
Baca juga : Larangan Ekspor Batu Bara Jaga Keandalan Pasokan Listrik Nasional
Wacana amandemen hanya akan membuka kotak pandora yang isu dan pembahasannya akan melebar kemana-mana. Dalam konteks ini, Syarief mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tegas menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
"Sikap ini tentu yang kita harapkan bersama. Presiden tegas-tegas membela demokrasi. Hal yang sama juga telah ditunjukkan oleh Presiden SBY sewaktu dorongan perpanjangan masa jabatan juga mengemuka. Kedua presiden ini adalah sosok negarawaran," pujinya.
Politisi Senior Partai Demokrat ini juga turut merefleksikan kejadian yang menimpa Partai Demokrat. Semua pihak mesti menghormati keabsahan AD/ART Partai Demokrat dan Kongres 2020 yang telah memilih dan menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Pada tahun 2021 kemarin, Partai Demokrat diterpa masalah, ada pihak yang ingin menggoyahkan Partai Demokrat. Namun, Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketum AHY dapat melewati itu semua dan berhasil membuktikan bahwa Partai Demokrat adalah partai yang solid dan kuat bersama rakyat Indonesia.
Baca juga : 2022, Tahunnya Pilpres
"Partai Demokrat juga memberikan apresiasi kepada penegak konstitusi yang tetap menegakkan hukum dan keadilan dalam menyikapi orang-orang yg merusak demokrasi Indonesia," ungkap Syarief Hasan.
Ia juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi berbagai pihak kepadanya. Pada tahun 2021 kemarin, ia dapat penghargaan sebagai Tokoh Reformasi Parlemen dan Inspiring Journey, Rising Star of Democracy, hingga Best Parlementarians.
Perhargaan ini saya persembahkan untuk kader Partai Demokrat dan seluruh rakyat Indonesia. Syarief Hasan juga menyampaikan selamat Tahun Baru 2022.
"Saya atas nama pribadi, Anggota Komisi I DPR dan Pimpinan MPR menyampaikan selamat Tahun Baru 2022. Semoga tahun 2022 menjadi tahun-tahun yang penuh dengan kebaikan, kebermanfaatan, dan prestasi. Kami dari Partai Demokrat berkomitmen untuk terus bersama dengan rakyat," tutup Syarief Hasan. [TIF]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
