Dewan Pers

Dark/Light Mode

Terima PRODEWA, Bamsoet Dorong Peningkatan Demokrasi Indonesia

Senin, 24 Januari 2022 22:20 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo (kanan) menerima aktivis Progresive Demokrasi Watch (PRODEWA), di Jakarta, Senin (24/1). (Foto: Dok. MPR)
Ketua MPR Bambang Soesatyo (kanan) menerima aktivis Progresive Demokrasi Watch (PRODEWA), di Jakarta, Senin (24/1). (Foto: Dok. MPR)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengajak masyarakat sipil (civil society) untuk bersama-sama pemerintah dan juga partai politik melakukan penguatan budaya berdemokrasi di berbagai kehidupan kebangsaan. Mengingat, selama dua tahun terakhir ini, akibat pandemi Covid-19, indeks demokrasi berbagai negara dunia, termasuk Indonesia, mengalami penurunan.

Politisi yang akrab disapa Bamsoet ini menerangkan, The Economist Intelligence Unit (EIU), merilis Indeks Demokrasi 2020 berbagai negara dunia pada Februari 2021. Indonesia mendapatkan skor 6,30. Turun dari tahun 2019 yang mendapatkan skor 6,48 serta 2017 dan 2018 dengan skor masing-masing 6,39.

“Skor 6,30 pada 2020 tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 64 dari 167 negara dan kawasan otonom yang dikaji EIU. Tertinggal dari berbagai negara ASEAN seperti Malaysia dengan skor 7,19 dan berada di peringkat 39, maupun Timor Leste dengan skor 7,06 dan berada di peringkat ke 44," ujar Bamsoet, usai menerima para mahasiswa mantan BEM Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Progresive Demokrasi Watch (PRODEWA), di Jakarta, Senin (24/1).

Berita Terkait : 2 Pasien Omicron RI Yang Meninggal, Ternyata Punya Komorbid Ini...

Pengurus PRODEWA yang hadir antara lain, Direktur Eksekutif Muhammad Fauzan Irvan, Direktur Kebijakan Publik Ahmad Zidni Zamzami, Direktur Politik dan Hukum Deri Afwan, Direktur PRODEWA DKI Jakarta Abdullah Basith, dan PRODEWA DI Yogyakarta Bayu Septian.

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, terdapat lima indikator yang diukur EIU. Yaitu proses elektoral dan pluralisme; keberfungsian pemerintahan; partisipasi politik; budaya politik; dan kebebasan sipil. Dari kelima indikator tersebut, hanya indikator keberfungsian pemerintah yang mendapatkan peningkatan skor menjadi 75,0 dari sebelumnya di tahun 2019, 2018, dan 2017 hanya mendapatkan skor 7,14.

"Penurunan paling tajam terjadi pada indikator budaya politik yang hanya memperoleh 4,38 poin. Jauh turun dari capaian tahun 2019, 2018, dan 2017 yang stagnan di angka 5,63 poin," jelas Bamsoet.

Berita Terkait : Terima IMAKGI, Bamsoet Dorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, tidak hanya riset dari lembaga internasional, laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020 juga menunjukkan penurunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari 74,92 pada tahun 2019 menjadi 73,66 pada tahun 2020. Penurunan IDI terutama terjadi pada dua aspek penilaian, yaitu hak-hak politik dan kelembagaan demokrasi.

Berbagai penilaian terhadap indeks demokrasi Indonesia tersebut, lanjutnya, menjadi pelajaran penting bagi semua. Bahwa setelah sekitar 23 tahun reformasi bergulir pasca-peristiwa Mei 1998, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. 

“Demokrasi merupakan alat, yang ujungnya harus memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Baik kesejahteraan dalam ekonomi, kesejahteraan dalam sosial, politik, maupun budaya. Mewujudkannya bukan hanya tugas partai politik, pemerintah, maupun kalangan legislatif saja. Melainkan juga tugas kita bersama, orang per orang, yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia," pungkas Bamsoet. [USU]