Persatuan Bangsa Lebih Penting Ketimbang Pemilu

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengajak seluruh elemen bangsa menjaga suasana teduh menjelang Pemilu 2019. Pileg dan Pilpres memang agenda politik kebangsaan yang sangat penting. Tetapi, persatuan bangsa dan keutuhan NKRI jauh lebih penting.

“Buatlah pernyataan yang menyejukkan serta memperkuat rasa kebersamaan kita sebagai bangsa. Mari kita hindari pernyataan-pernyataan yang bernuasa permusuhan, saling menyerang, apalagi yang mengarah kepada fitnah dan adu domba. Kita harus senantiasa ingat akan ajaran agama bahwa perbedaan itu adalah sebuah rahmat,” ujar politisi yang akrab disapa Bamsoet ini dalam Pidato Sidang

Paripurna Penutupan Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2018-2019, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Setelah Sidang Paripurna ini, DPR akan menjalani masa reses untuk terjun ke daerah pemilihan masing-masing selama tiga pekan. Kepada para koleganya, Bamsoet mengingatkan agar menjadikan masa reses sebagai momentum menyegarkan komitmen bahwa jabatan anggota Dewan merupakan milik rakyat. Penegasan ini sangat penting agar masa reses tidak dimaknai sebagai rutinitas belaka. Reses harus menjadi kegiatan yang sarat makna dan mempunyai tujuan mulia memakmurkan rakyat.

Baca juga : Kiper Persija Andritany Sudah Membaik

“Saya mengajak seluruah anggota DPR untuk meningkatkan bobot dan kualitas reses di daerah pemilihan masing-masing. Rakyat kita semakin cerdas. Untuk anggota Dewan yang tidak turun ke lapangan, siap-siap tidak terpilih lagi di Pemilu mendatang,” tegasnya.

Dalam Sidang Paripurna ini, Bamsoet juga mengemukakan rasa senangnya karena masyarakat semakin peduli terhadap kehidupan politik. Kepedulian ini bisa dilihat dari meningkatnya pengguna aplikasi DPRNow!. Sejak diluncurkan pada Agustus 2018, jumlah pengunduh aplikasi ini melonjak dari 517 menjadi 7.670 orang per 10 Desember 2018.

Baca juga : Putusan Banding Kuatkan OSO

“Pada periode 1 September-10 Desember 2018, terdapat 180 aduan yang masuk dari masyarakat melalui aplikasi DPRNow!. Masih ada 27 aduan yang ditolak karena bersifat spam, tidak ada data maupun dobel aduan. Saya harap masyarakat dalam menyampaikan aduannya bisa lebih terinci. Sehingga kami mudah untuk menindaklanjutinya," ujar politisi Partai Golkar ini.

Dalam data yang masuk, Komisi II DPR paling banyak menerima aduan, yaitu 31. Komisi III ada di peringkat dua dengan 22 aduan, disusul Komisi I dan Komisi X yang masing-masing 20 aduan. “Sebagian besar aduan yang masuk Komisi II terkait dengan status tenaga kerja honorer. Untuk Komisi III, sebagian besar tentang RUU KUHP yang minta segera disahkan. Aduan ke Komisi I tentang kejelasan nasib RUU Penyiaran. Sedangkan untuk Komisi X kebanyakan menyarankan DPR mendorong mal-mal untuk membuat perpustakaan,” paparnya.

Ketua Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, berbagai aduan yang masuk ke aplikasi DPRNow! merupakan big data yang sangat bermanfaat. Setiap aduan yang masuk ditabulasi untuk kemudian didistribusikan kepada komisi maupun kementerian terkait agar bisa segera ditindaklanjuti.

Baca juga : Rieke Minta BUMN Sumbang Laba Bagi Mahasiswa RI Di Mesir

“Melalui big data inilah kami bisa mengetahui dan memperlajari perilaku masyarakat. Saya harap, masyarakat selalu berpartisipasi aktif. Terutama untuk mengajak keluarga dan sahabatnya mengunduh serta menggunakan aplikasi DPRNow!. Aktifnya rakyat dalam kehidupan politik bisa mendorong DPR bekerja lebih baik lagi,” pungkasnya. [ONI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.