Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Bamsoet Minta Pimpinan Baru OJK Percepat Transformasi Digital Sektor Keuangan

Senin, 11 April 2022 21:55 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo (berbatik merah) menerima silaturahmi Anggota Dewan OJK terpilih periode 2022-2027/Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Dian Ediana Rae (duduk), di Jakarta, Senin (11/4/). (Foto: Dok. MPR)
Ketua MPR Bambang Soesatyo (berbatik merah) menerima silaturahmi Anggota Dewan OJK terpilih periode 2022-2027/Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Dian Ediana Rae (duduk), di Jakarta, Senin (11/4/). (Foto: Dok. MPR)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa bergerak cepat mendorong transformasi digital sektor keuangan di Indonesia. Tidak hanya pada sektor perbankan, digitalisasi keuangan juga sudah menyasar berbagai sektor seperti fintech hingga kripto yang perkembangannya semakin pesat di Indonesia.

Sebagai gambaran, Kementerian Perdagangan mencatat, nilai transaksi aset kripto mencapai Rp 64,9 triliun pada 2020. Kemudian meningkat menjadi Rp 859,4 triliun pada 2021. Pada periode Januari hingga Februari 2022, nilai transaksinya sudah mencapai Rp 83,3 triliun. Pada 2021, kemampuan pasar aset kripto menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan kemampuan pasar modal konvensional yang jumlahnya masih berada pada kisaran Rp 363,3 triliun.

Baca juga : BRI Perkuat Ekosistem Digital Pelaku UMKM

Karenanya, menurut politisi yang akrab disapa Bamsoet ini, sangat penting bagi OJK, melalui pengawas bank, pasar modal, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), termasuk Inovasi Keuangan Digital (IKD) terlibat dalam pengaturan dan pengawasan perdagangan aset kripto. Apalagi dalam pertemuan G20 melalui Financial Stability Board (FSB) yang akan dilakukan pada Juli 2022 di Bali, akan dirumuskan regulasi dan pengawasan yang perlu dilakukan otoritas negara terhadap keberadaan kripto.

“Keterlibatan OJK dengan sumber daya manusia yang mumpuni diharapkan bisa mewujudkan ekosistem perdagangan aset kripto yang sehat, serta adanya aturan yang tegas dan jelas bagi para pelaku usaha dan konsumen," ujar Bamsoet, usai menerima silaturahmi Anggota Dewan OJK terpilih periode 2022-2027/Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Dian Ediana Rae, di Jakarta, Senin (11/4/).

Baca juga : Bamsoet Tantang Tuksedo Studio Bali Produksi Mobil Listrik Handmade

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, masifnya digitalisasi keuangan tidak lepas karena berdasarkan laporan Google, Temasek, dan Bain & Company pada 2019, sebanyak 92 juta populasi Indonesia belum bisa mengakses bank, serta layanan finansial yang ditawarkan. Sehingga mereka memanfaatkan teknologi digital untuk mengakses sektor keuangan.

"Di sisi lain, pandemi Covid-19 juga semakin mempercepat digitalisasi di sektor keuangan. Baik di sektor perbankan maupun di transaksi perdagangan aset kripto. Bank Indonesia melaporkan nilai transaksi digital pada kuartal I dan II pada 2021 meningkat 39,39 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp 17.901,76 triliun. Bank Indonesia memproyeksikan tren transaksi ini akan meningkat 30,1 persen yoy mencapai Rp 35.600 triliun sepanjang 2021," jelas Bamsoet.

Baca juga : Dirut Holding BUMN Pangan Minta Pedagang Percepat Distribusi Migor Curah

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, digitalisasi perbankan sudah menjadi keniscayaan di berbagai negara dunia. Seperti halnya yang dilakukan oleh Bank Sentral China, People's Bank of China (PBOC) yang telah meluncurkan Yuan Digital pada 4 Februari 2022 untuk digunakan para atlet dan penonton olimpiade musim dingin 2022. China sudah memperluas uji coba penerapan mata uang yuan digital di 11 kota, antara lain dilakukan di Shenzhen, Suzhou, Xiong'an, Chengdu, Shanghai, Hainan, Changsha, Xi'an, Qingdao.

"Indonesia melalui Bank Indonesia juga tidak mau ketinggalan, saat ini sedang mengembangkan Central Bank Digital Currency (CBDC) atau uang rupiah digital yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah seperti uang rupiah kertas dan logam saat ini. Tidak hanya dari sisi Bank Sentral terkait mata uang, digitalisasi perbankan juga sedang dilakukan oleh Bank BUMN dan juga swasta. Tidak lepas karena pesatnya penetrasi internet di Indonesia. Laporan We Are Social bersama dengan Hootsuit menyebutkan ada 202,6 juta pengguna internet di Indonesia," pungkas Bamsoet. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.