Bamsoet Dorong OJK Jadi Lembaga Kuat, Berwibawa, Dan Fleksibel

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung langkah Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terpilih periode 2022-2027 yang juga Ketua Komite Etik merangkap anggota, Mirza Adityaswara, menjadikan OJK sebagai lembaga yang kuat, berwibawa, dan fleksibel. Selain, OJK harus mampu merangkul dan membangun komunikasi yang efektif dengan semua stakeholders, seperti MPR, DPR, DPD, BPK, aparat penegak hukum, asosiasi sektor keuangan, hingga masyarakat luas pada umumnya.

"Pengambilan keputusan juga harus dilakukan secara kolektif kolegial. Sehingga setiap anggota Dewan Komisioner OJK memiliki semangat team work dan setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan bersama. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang OJK yang mengamanatkan Dewan Komisioner harus terlibat dalam pembuatan kebijakan operasional pengawasan, yang pengawasannya dilakukan oleh kepala eksekutif," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, usai menerima Wakil Ketua OJK terpilih periode 2022-2027 yang juga Ketua Komite Etik merangkap anggota, Mirza Adityaswara, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Baca juga : Ayo Semangat, Berantas Pinjol Ilegal Dan Investasi Bodong...

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, maraknya berbagai kasus pinjaman online ilegal, investasi bodong, hingga carut marut permasalahan di sektor asuransi, perdagangan saham gorengan, dan tekfin ilegal juga menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh OJK periode 2022-2027. Masyarakat membutuhkan OJK yang kuat dan berwibawa, yang bisa menjaga ekosistem industri keuangan Indonesia tetap sehat, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban.

"Dewan Komisioner OJK harus mampu mengoptimalkan resources OJK untuk memperluas dan memperdalam literasi ke berbagai lapisan masyarakat. Sebagai Wakil ketua OJK, Mirza Adityaswara, perlu memaksimalkan peranan IKD (Inovasi Keuangan Digital) untuk menumbuh kembangan ekosistim berbagai industri digital di sektor perekonomian, keuangan dan perdagangan. Teristimewa memanfaatkan kekuatan aset Perbankan lebih kurang Rp 10.2000 triliun, kapitalisasi pasar saham lebih kurang Rp 8.000 triliun, dan aset IKNB (Industri Keuangan Non-Bank) Rp 2.890 triliun per akhir tahun 2021 untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan perbaikan kehidupan masyarakat", kata Bamsoet.

Baca juga : Korut Bongkar Hotel Lambang Perdamaian Dengan Korsel

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, selain dalam sektor perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, usaha pembiayaan  hingga pinjaman online, OJK juga harus mulai membuat kajian tentang keberadaan kripto yang perkembangan transaksinya semakin pesat. Tidak menutup kemungkinan, kedepannya pengawasan dan pengaturan kripto bisa menjadi tanggung jawab OJK. Sehingga perkembangan kripto bisa turut dibahas dan dipantau dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

"Dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) dalam rangkaian Presidensi G20 Indonesia pada 17-18 Februari 202 lalu di Jakarta, negara G-20 bersepakat untuk mengatur dan mengawasi bersama-sama perkembangan aset kripto guna memperkuat pengelolaan risiko atas kejahatan teknologi dan digitalisasi. Pada Juli 2022 nanti, melalui Financial Stability Board (FSB), negara-negara anggota G20 akan kembali membahas teknis bagaimana pengaturan dan pengawasan kripto yang bisa dilakukan oleh otoritas negara," pungkas Bamsoet. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.