Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap rencana penggunaan APBN maupun mekanisme utang luar negeri untuk pembiayaan pembangunan Kereta Cepat. Pasalnya, pembangunan kereta cepat telah memakan biaya besar dan membengkak hingga 8,1 miliar dolar AS.
Syarief Hasan menyebutkan, pembangunan kereta cepat yang rencananya akan menghubungkan Jakarta Bandung telah merugikan negara.
"Pembangunan kereta cepat sudah merugikan negara dan jangan ditambah lagi dengan penggunaan APBN ataupun mekanisme utang luar negeri," ungkap Syarief dalam keterangannya, Jumat (29/4).
Baca juga : Cetak Pebulutangkis Handal, PB Djarum Rutin Kirim Atlet Di Ajang Internasional
Memang, pembiayaan proyek yang bekerja sama dengan China itu kini mengalami lonjakan yang signifikan. Bahkan, biaya proyek kereta cepat membengkak menjadi 8,1 miliar dolar AS atau jauh lebih besar dari tawaran Jepang sekitar 6 miliar dolar AS.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu juga menyebutkan, biaya yang membengkak jauh lebih besar dari tawaran Jepang. Proposal yang pernah diajukan Jepang dan ditolak Indonesia karena dianggap kemahalan ternyata masih jauh di bawah biaya pembengkakan pembangunan kereta cepat yang terjadi hari ini.
Ia pun menilai, keuangan negara akan semakin sulit jika dibebankan kepada APBN. "Kita saat ini masih dalam proses pemulihan ekonomi nasional sehingga APBN sangat berat untuk membantu membiayai pembangunan yang membengkak," tegasnya.
Baca juga : Ketum Golkar Minta Kosgoro 1957 Bantu Pemerintah Pulihkan Ekonomi Nasional
Terlebih, menurut Syarief Hasan, APBN juga diberatkan dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). IKN juga menyedot APBN cukup besar sehingga tidak seharusnya digunakan untuk menutupi biaya pembengkakan pembangunan kereta cepat.
Politisi senior Partai Demokrat ini mendorong agar Pemerintah lebih fokus pada penumbuhan ekonomi masyarakat.
"Seharusnya pemerintah lebih fokus menumbuhkembangkan UMKM dan ekonomi kreatif, ketimbang membuat proyek yang hanya memberatkan keuangan negara," tutup Guru Besar Stategis UMKM tersebut. [TIF]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya