Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Komisi IV DPR , Dedi Mulyadi menilai perlu ada langkah kebijakan ekstrem atau fundamental dalam penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia. Sebab, menurutnya, tata kelola dunia peternakan di Tanah Air, masih belum baik. Mulai dari pengawasan oleh pemerintah hingga distribusi daging sapi oleh para peternak dan penjual di tingkat masyarakat.
“Dunia peternakan kita masih kacau. Untuk itu, jika terjadi problem terus-menerus, saya katakan harus ada kebijakan yang ekstrim. Fundamental. Kalau saya sih kalau sapi sudah sakit ya musnahkan saja. Kalau dimusnahkan, berarti berikan alternatif. Negara memberikan pergantian terhadap ternak-ternak yang dimusnahkan,” ujar Dedi seperti dkiutip dpr.go.id Senin (23/5).
Dari sisi pengawasan oleh pemerintah, Dedi menilai, hal itu tidak akan efektif. Hal itu lantaran minimnya tenaga teknis yang melayani kesehatan hewan di berbagai daerah, khususnya tingkat kabupaten/kota.
“Tenaga teknis ini, semakin tidak ada. Di pusat masih ada jaminan peternakan dipegang oleh dokter hewan. Bapak cek di daerah, kabid atau stafnya bukan yang dokter hewan yang mengerti, lebih mengedepankan pendekatan struktural itu,”katanya.
Selain dari sisi Pemerintah, pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penyakit hewan ternak tersebut dinilai Dedi masih belum memadai.
Baca juga : Honor Petugas Pemilu Naik
“Termasuk pengetahuan tentang daging sapi yang seperti apa yang aman dapat dikonsumsi dan kepala dan kaki sapi yang dianjurkan untuk tidak dikonsumsi, tidak dijamin akan dilakukan anjuran tersebut,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta Pemerintah agar kekhawatiran akan wabah PMK ini segera di atas agar tidak terus melanda. Terlebih jelang Hari Raya Idul Adha.
“Jangan sampai Idul Adha ada lagi kecemasan. Makanya, harus hati-hati, apalagi kebiasaan kita menggeser ke arah isu SARA,” tegasnya.
Baca juga : Larangan Ekspor CPO Dicabut, Petani Bisa Bernapas Lega
Diketahui, Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan wabah PMK telah menyebar ke 52 daerah di 15 provinsi di seluruh Indonesia. Penyebaran meluas dari semula hanya enam daerah di dua provinsi yakni Aceh dan Jawa Timur yang dinyatakan Kementan terdapat temuan PMK pada ternak. Kelima belas provinsi tersebut yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan total ternak ruminansia yang terdapat di 15 provinsi tersebut sebanyak 13,8 juta ekor. Namun, jumlah ternak yang terdampak PMK hanya 3,9 juta ekor.■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
