Terima Dubes Selandia Baru, Bamsoet Bicara Soal Papua Hingga Ajak Investasi Di IKN

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan, pemerintahan Presiden Jokowi sangat concern dalam memajukan masyarakat Papua. Karenanya, tidak ada alasan dari berbagai negara dan organisasi internasional mana pun untuk mengganggu stabilitas dan kedaulatan Indonesia. Apalagi sampai mengatasnamakan hak asasi manusia maupun kesejahteraan masyarakat.

Perhatian pemerintah terhadap Papua antara lain ditunjukkan melalui peningkatan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus), yang semula 2 persen menjadi 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional. DAU Nasional pada 2022 dianggarkan mencapai Rp 378 triliun, sehingga Dana Otsus Papua mencapai sekitar Rp 8,5 triliun. Naik 12,6 persen dibandingkan outlook APBN 2021 sebesar Rp 7,6 triliun.

"Dari 2,25 persen plafon DAU Nasional tersebut, sebanyak 1 persen di antaranya dialokasikan untuk pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik; peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; serta hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan 1,25 persen lainnya ditujukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit 30 persen untuk belanja pendidikan dan 20 persen untuk belanja kesehatan," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, saat bertemu Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Kevin Jeffery Burnett, di Ruang Kerja Ketua MPR, di Jakarta, Jumat (17/6).

Baca juga : Bertemu Dubes Filipina, Ketum GMKI Bicara Pariwisata Dan Pemberantasan Narkoba

Ketua DPR ke-20 ini menambahkan, Pemerintah Indonesia juga akan memekarkan wilayah Papua dari semula 2 provinsi menjadi lima provinsi. Penambahan tiga provinsi tersebut yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Hal ini sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat Papua.

"Dalam skala internasional, Pemerintah Indonesia telah berencana mengundang Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk HAM, agar melihat secara langsung komitmen Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di Papua. Namun, karena masalah keamanan dan pandemi Covid-19, kami harus membatasi perjalanan di Indonesia, sehingga menunda undangan. Komunikasi secara intens masih terjalin dengan Komisi HAM PBB," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga menegaskan, Laut Natuna merupakan bagian dari kedaulatan perairan Indonesia. Tidak hanya berdasarkan keputusan UNCLOS 1982, sejak Juli 2016, putusan arbitrase internasional yang menangani sengketa perairan Laut China Selatan antara Filipina dengan China juga sudah menggugurkan klaim Nine Dash Line yang selalu dijadikan dasar bagi China untuk menguasai Laut China Selatan.

Baca juga : Teman Sandi Gelar Kegiatan Sosial dan Lomba Futsal Emak-emak Di Lampung

"Mahkamah Arbitrase menyatakan bahwa sekiranya hak tradisional berupa Nine Dash Line sebagaimana diklaim China itu memang ada, maka hak tradisional itu telah gugur seiring dengan berlakunya UNCLOS 1982. Apresiasi juga perlu diberikan kepada pemerintah Selandia Baru yang dalam berbagai kesempatan secara terbuka menyuarakan dukungan terhadap keputusan tersebut. Mengingat antara Indonesia dan Selandia Baru memiliki kesamaan sebagai negara maritim, yang selalu menekankan kepada berbagai negara dunia untuk senantiasa menjunjung hukum internasional serta konvensi PBB tentang Hukum Laut," tegas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga mengapresiasi ketertarikan Selandia Baru untuk berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara). Sekaligus menjawab berbagai kekhawatiran yang dirasakan Duta Besar maupun para pelaku usaha lainnya terhadap kepastian kesinambungan pembangunan IKN.

"MPR saat ini sedang menyelesaikan substansi materi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Keberadaan PPHN akan memastikan kesinambungan pembangunan IKN Nusantara tidak hanya dilakukan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, melainkan juga dilanjutkan oleh berbagai presiden penggantinya. Sehingga para duta besar, diplomat, dan investor tidak perlu khawatir untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN Nusantara," pungkas Bamsoet.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.